.

DPRD Jabar Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2022-2023

Caption : Sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat 

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil laporan Reses III Tahun sidang 2021/2022.Beretempat di ruang paripurna Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Senin (5/9/2022).

Selain itu pada agenda rapat paripurna hari ini juga disampaikan juga, Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) VIII, Laporan Pansus VII dan Persetujuan Bersama Raperda tentang perubahan bentuk Hukum serta penyertaan modal PT. Tirta Gemah Ripah, dan Penutupan Masa Sidang III Tahuh 2021-2022 dilanjutkan Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2022-2023.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ketua DPRD Jabar, Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat di dampingi Wakil Ketua Ineu Purwadewi Sundari ,Ahmad Ruhyat,Ade Ginanjar dan Oleh Soleh serta dihadiri langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berserta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah. 

Diharapkan hasil pelaksanaan reses dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan masyarakat dapat dijadikan refrensi bagi DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka membuat kebijakan penganggaran dan kebijakan program yang dapat mengarah dan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Dan hasil reses ini menjadi bagian dari Dokumentasi Perencanaan Daerah.

Kegiatan Reses adalah upaya membangun silaturahmi antara anggota DPRD dengan konstituen sebagai koridor antara konstituen dan anggota DPRD dalam menyampaikan aspirasi memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang cara penyampaian aspirasi secara benar dan tepat.

Tujuannya menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihan dan kampung sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan dan memberikan informasi atau melakukan sosialisasi progam dan kebijakan Pemerintah kepada masyarakat serta bertukar pikiran atau berdiskusi untuk memperoleh masukan dan saran berupa aspirasi dari masyarakat tentang program pembangunan.(Rie/Red)