Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat,Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi keuangan yang mana, salah satu mitra kerjanya adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) garapannya meliputi; Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sebagai pengawasan selain budgeting dan legislasi Komisi III melakukan kunjungan kerja (kunker) ke salah satu aset BUMD PT. Jaswita Jabar di Kabupaten Sumedang Jumat (9/9/2022).
PT. Jaswita Jabar Jaswita adalah Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) yang mana 100% sahamnya milik Pemprov Jabar, kita bergerak dibidang Jasa Properti dan Kepariwisataan. Jaswita Jabar mempunyai 49 Aset hotel, beberapa mall, ruko, dan guest house.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat,Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M..I.Pol mengatakan kemarin koleganya melaksanakan kunker Meninjau salah satu aset PT. Jaswita Jabar di Kabupaten Sumedang dalam rangka evaluasi program mitra kerja Komisi III dan kegiatan APBD perubahan tahun anggaran 2022,ungkapnya melalui melalui telepon selulernya Sabtu (10/9/2022).
Dalam kunker ke asset PT. Jaswita Jabar tersebut Komisi III meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)ini,untuk memaksimalkan aset yang potensial guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). potensi tersebut harus dimaksimalkan.Demi mendukung kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Menurut bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati,intinya Komisi III ingin mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan potensi aset ini, untuk bisa memberikan kontribusi kepada Pemprov jabar dan itu yang menjadi persoalan kita tinjau kesini, ujar Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Lebih lanjut dikatakan politisi perempuan partai berlambang banteng moncong putih ini,pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait aset. Khususnya terhadap kerjasama dengan pihak ketiga, agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terutama bagi Pemprov, selaku pemilik BUMD yang mengelola aset-aset,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.(Rie/AdPar)
