Notification

×

Iklan

Iklan

Aleg Hj. Sumiyati Minta BUMD Optimalkan Pendapatan, Konsekuensi Penyertaan Modal Dari APBD Jabar

Rabu, 03 Agustus 2022 | 19:06 WIB Last Updated 2022-08-06T02:12:18Z

Caption : Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd, M.IPol.

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
, - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri undangan Rapat Kerja Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar dalam rangka Usulan Rencana Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Jabar yang bersumber dari APBD di Grand Sunshine Resort & Convetion Jl.Raya Soreang No 06 Pamekarana Kabupaten Bandung Selasa  (2/8/2022).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj.Sumiyati,S.Pd, M.IPol. mengungkapkan, peran serta BUMD sejatinya dapat membangkitkan geliat ekonomi di Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakan politisi perempuan Partai Demokarsi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini sehingga , masyarakat Jawa Barat maupun instansi pemerintah dapat saling mendukung dalam upaya percepatan penanganan dan penanggulangan Covid 19 di Jawa Barat.

“Tentu akan kita dorong optimalisasi anggaran ini khususnya bagi BUMD untuk ketahanan ekonomi di Jabar, di tengah pandemi yang sudah mulai melandai ini,” ujar Irfan seusai rapat kerja dengan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar dalam rangka Usulan Rencana Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Jabar yang bersumber dari APBD, ungkap Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati biasa di sapa koleganya..

Srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini  mengingatkan, bahwa semua BUMD milik Pemprov Jabar masih memerlukan pengawasan yang lebih intens sehingga dapat berkontribusi positif terhadap hasil atau pendapatan Jawa Barat.

Ditambahkan Bunda Sum, mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kinerja Biro BUMD agar lebih memaksimalkan lagi pengawasan kepada BUMD kemudian untuk hal-hal yang lainnya yang sudah tertera, dan terutama di wilayah-wilayah yang behubungan dengan pengawasan kita (control) terhadap BUMD kalau kita lihat BUMD yang berada di wilayah Jawa Barat perlu pengawasan yang lebih intes lagi dari Biro BUMD”, pungkas Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII  meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.  (Rie/AdPar)

×
Berita Terbaru Update