Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol (pojok kanan) baju batik saat saat kunker meninjau Command Center Diskominfo Pemkab Bandung
SOREANG,KAB BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan meliputi: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen.
Sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD sebagai pengawasan selain budgeting dan legislasi .Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) meninjau pemanfaatan Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemerintah Kabupaten Bandung Jalan Pamekaran, Kec. Soreang,Kabupaten Bandung, Jumat (18/2/2022).
Pada kesempatan itu salah seorang Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. Toni Setiawan, M.IPol.mengatakan, saat ini teknologi informasi sudah menjadi tuntutan zaman yang harus dimanfaatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai berlambang bintang merzy ini, “Teknologi Informasi harus dipergunakan pemerintah yang memang tugas utamanya adalah melayani masyarakat, seperti halnya Command Center atau CC yang ada di Kabupaten Bandung ini”,tutur Toni yang juga wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar II Kabupaten Bandung ini.
Menurut legislator partai Demokrat ini, Komisi I DPRD Jabar turut berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam konteks untuk memotivasi kota dan kabupaten dalam pengelolaan salah satu program pemerintah dengan adanya Command Center tersebut,kata Toni8 yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat .
Ditambahkan pria berkacamata ini,Command Center tersebut dibuat dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah yang dipandang perlu dilakukan secepatnya dan dapat diakses langsung oleh masyarakat khususnya,ungkap Toni.
Dari pantau lapangan tuturnya, fasilitasi Command Center di Kabupaten Bandung tersebut belum sepenuhnya maksimal dalam operasionalnya. Karena itu dirinya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kekurangan fasilitas penunjang agar Commaand Center tersebut dapat beroperasional lebih optimal.
“Mudah-mudahan gubernur mendengar dan mengalokasikan APBDnya untuk kesempurnaan operasional di Command Center ini,” pungkas pria kelahiran Bandung 20 Oktober 1966 ini.(Ade/Red)
