.

Hj.Sumiyati,Anggota DPRD Jabar Sorot Kenaikan Harga Sembako

Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sumiyati, SPd .,M.I.Pol, 

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-- Kenaikan harga sembilan bahan  pokok (sembako) sejak akhir tahun lalu terus meningkat memasuki bulan pertama 2022 ini, menjadi beban berat masyarakat yang baru mulai bangkit dari pandemi Covid-19.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sumiyati, SPd .,M.I.Pol, menilai tingginya harga kebutuhan sembako tersebut perlu ada langkah regulasi untuk mengatur suplai kebutuhan bahan pokok masyarakat agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dulu sebelum keluar daerah.

Menurut Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat ini , regulasi diperlukan agar bisa menjaga kestabilan harga barang pokok di masyarakat.Jadi jangan semuanya dijual keluar daerah agar bisa memenuhi kebutuhan lokal paling sedikit 50 persen dan ini perlu regulasi yang baik, ungkapnya, Jumat 14 Januari 2022.

Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat daerah pemilihan (dapil)  Jabar VIII Kota Bekasi dan Depok ini,untuk itu peran pemerintah sangat di perlukan untuk menekan laju kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat 

Anggota Komisi III DPRD Provinsi  Jabar  yang membidangi keuangan ini berharap Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat bersinergi turut turun tangan untuk memaksimalkan regulasi agar kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat ditekan.

Selain itu pemerintah pusat juga sangat berperan terutama harus punya regulasi yang berkesinambungan dengan mewajibkan masing-masing kabupaten dan kota agar bisa memenuhin kebutuhan mendasar untuk masyarakatnya dengan menekan kenaikan harga yang terjadi saat ini,” katanya.

Ditambahkan srikandi partai berlambang banteng moncong putih ini dengan kebijakan yang komprehensif untuk pemenuhan kebutuhan pasar di daerah masing-masing dengan pembatasan kuota penjualan hasil pertanian, ternak dan sayur mayur.

“Kita berharap pemerintah dapat merumuskan anggaran yang berpihak kepada petani nelayan dan pelaku wirausaha lokal yang berkelanjutan, berteknologi dan memberi modal usaha. Semuanya ini bertujuan untuk ketahanan pangan dan juga bisa menstabilkan harga-harga sembako dan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkas Sumiyati.(Rie/AdPar)