.

Solusi Permasalahan Kantor P3D Melalui Digitalisasi Pajak Untuk Dongkrak PAD

Caption :  Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.,M.Pol,saat raker dengan P3D Kabupaten dan Kota Se-Jabar di Mason Pine Hotel,Kabupaten Bandung Barat.

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,--Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah).

Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jabar Hj.Sumiyati,S.Pd.I.,M.Pol,salah satu mitra kerjanya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memiliki Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) di beberapa wilayah provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakan Bunda Sum sapaan akrab Sumiyati,Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat kemarin selama dua hari Selasa dan Rabu melaksanakan Rapat Kerja (raker) bersama Bapenda Jabar dan seluruh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat bertempat di Mason Pine Hotel,Kabupaten Bandung Barat.

Ditambahkan bunda Sum,kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan Potensi Pendapatan di setiap P3D di Wilayah Jawa Barat dimasa pandemi saat ini ungkapnya melalui telepon selulernya Jumat 12 November 2021.

Berdasarkan dari hasil raker tersebut,Komisi III menilai masih ada pemanfaatan aset Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang kurang maksimal, hal itu terlihat dari banyaknya kantor P3D yang kurang dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (P3D).Tercatat ada 34 kantor P3D yang luas dan strategis dan dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatan aset untuk mendongkrak PAD agar lebih baik.

Kantor P3D rata-rata mengalami kendala dalam menertibkan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang harus dicari solusinya agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai,disitu kita harus bisa mencari akar masalah dimana dan P3D harus bisa mencari solusi yang baik agar masyarakat mau membayar pajak tersebut.

Menurutnya, program digitalisasi dalam hal pembayaran pajak menjadi hal yang tepat untuk dikembangkan, karena dengan adanya digitalisasi tersebut, itu membuat masyarakat mudah untuk membayar pajak.

"Program digitalisasi dalam pengelolaan hal pajak kendaraan bermotor perlu diperhatikan dan dikembangkan karena digitalisasi akan membuat program pembayaran pajak menjadi lebih gampang," lanjutnya.

Komisi III berharap, Kantor P3D di Jawa Barat dapat mengoptimalkan program digitalisasi terutama dalam hal pembayaran pajak, dengan begitu sedikit demi sedikit permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan juga PAD Jawa Barat dapat meningkat,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Bekasi dan Depok ini.(Rie/AdPar)