.

Legislator Sadar Muslihat Berharap Pemerintah Pusat Segera Cabut Moratorium DOB

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat saat reses menerima aspirasi  warga Sukanagara, Kabupaten Cianjur

CIANJUR.LENTERAJABAR.COM
,--Provinsi Jawa Barat memiliki Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk untuk itu daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Jabar merupakan sebuah kebutuhan mutlak yang yang harus direalisasikan oleh pemerintah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat wakil rakyat daerah pemilihan  (Dapil ) IV (Kabupaten Cianjur) , dalam kegiatan Reses I DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2020/2021 Menerima aspirasi  warga Sukanagara, Kabupaten Cianjur yang menyampaikan aspirasi berkaitan dengan perkembangan pemekaran di wilayah Kabupaten Cianjur.Jumat (13/11/2020).

Aspsirasi tersebut direspon Sadar legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Sekretaris Komisi I  membidangi Pemerintahan ini.

Menurut dia, amanat dari DPRD ke Komisi I untuk membahas CDOB (Calon Daerah Otonomi Baru ) daerah persiapan otonomi baru dibebeberapa daerah di Jawa Barat dan disepakati Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten Garut sebagai wilayah tahapan pertama daerah pemekaran. 

Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini,dari pemerintah pusat sudah ada sinyal untuk diprioritaskan ketiga wilayah tersebut, ujar wakil rakyat yang betempat tinggal di

Kp. Cugenang Kelurahan Cijedil Kecamatan Cugenang  Kabupaten Cianjur.

Ditambahkan Sadar untuk Cianjur, diharapkan masuk tahapan kedua dalam pemekaran daerah dengan rencana daerah di wilayah Cianjur Selatan dan Cipanas. Di targetkan Jawa Barat untuk pemekaran daerah kedepannya sekitar 40 hingga 42 kabupaten kota dan sudah dicantumkan dalam RPJMD. 

Tujuan utama dalam memekarkan daerah otonom baru menyerap dana pusat lebih banyak, mendekatkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan pada pelayanan. Misalnya di wilayah Bogor barat rasio penduduk dan pemerintahan sudah tidak seimbang.

"Karena bolanya dari pemerintah pusat dan produknya undang-undang untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah baru dan segera meluncurkan kesempatan pemekaran di daerah Pulau Jawa," katanya.

Bila  CDOB dapat terwujud hal ini akan berdampak pada potensi-potenasi ekonomi terutama di wilayah Cianjur Selatan yang masih banyak menyimpan potensi wisata alam yang belum tereksplorasi dengan baik. "Saat ini pengelolaan sektor pariwisata daerah Cianjur Selatan masih perlu dioptimalkan, tentu harus ada peran serta pemerintah daerah," pungkas pria kelahiran 19 Desember 1964.(Rie/Red)