 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menghadiri Morning Talk Bersama Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, Kota Bandung,. |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Pandemi COVID-19 memukul semua sektor perekonomian. Imbasnya, daya beli masyarakat Jawa Barat (Jabar) menurun seiring melesunya kegiatan ekonomi.
Menggerakkan produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terhambat atau terhenti karena pandemi dapat membuat perekonomian Jabar kembali bergairah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar intens mendorong penyerapan bantuan kredit bagi UMKM. Inventarisasi UMKM di Jabar pun akan dilakukan. Tujuannya mempermudah perbankan menyalurkan bantuan kredit.
“Kami harus sesegera mungkin mengumpulkan data yang dibutuhkan (untuk menyalurkan bantuan kredit pada UMKM),” kata Setiawan dalam Morning Talk Bersama Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso terkait Implementasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jabar di Kantor OJK Regional 2, Kota Bandung, Ahad (9/8/2020).
“Penyaluran (bantuan kredit) itu menjadi bagian penting. Dan caranya seperti apa? Sesegera mungkin bahwa siapa (UMKM) dari data itu yang potensial yang bisa kita salurkan (bantuan kredit),” imbuhnya.
Setiawan menyatakan, komunikasi dan sosialisasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perbankan, sampai UMKM, amat krusial dalam penyerapan bantuan kredit. Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah menempatkan dana kredit bagi UMKM di sejumlah perbankan, termasuk bank bjb.
“Ini masalah komunikasi dan informasi saja. Jadi, kami mendengar sebetulnya dari mulai Bank Mandiri, BNI, BRI, bahkan secara spesifik dari Kementerian Keuangan menitipkan anggaran pemerintah di bjb sebesar Rp2,5 triliun khusus untuk UKM,” ucapnya.
Saat ini, pertumbuhan kredit di Jabar berada di atas rata-rata nasional, yakni 5 persen. Menurut Setiawan, jika penyerapan bantuan kredit bagi UMKM berjalan optimal, hal itu akan mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
“Jawa Barat ini kontributor untuk PDRB nasional paling tinggi. Oleh karena itu, kalau Jawa Barat cepat, saya pikir nasional pun akan terangkat dan terbantu. Jadi, saya harap penyerapan bantuan kredit cepat,” katanya.
Setiawan mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan memberikan pelatihan kepada UMKM tentang pemasaran dan pengembangan kapasitas. Termasuk bagaimana memanfaatkan bantuan kredit untuk menggerakkan produksi.
Syarat dan ketentuan penyaluran bantuan kredit, kata Setiawan, mesti dipermudah. Kemudian, perbankan mesti proaktif menyosialisasikan bantuan kredit kepada UMKM-UMKM di Jabar.
“Semua program (kredit)-nya sudah ada, tinggal diakses dan itulah yang dimaksud bahwa kalau dengan cara proaktif nanti bank-bank yang akan memberikan penyaluran kredit tersebut akan menginformasikan. Jadi, proaktif juga dari perbankan perlu,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Ia mengatakan, komunikasi dan sosialisasi menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kredit kepada UMKM.
“Lebih banyak (kendala) komunikasi, belum banyak yang tahu, sehingga ini harus kita lakukan. Komunikasi ini menjadi penting supaya paham, sehingga para pengusaha tahu bahwa ada itu (program kredit),” kata Wimboh.
Wimboh menyatakan, UMKM memiliki potensi besar untuk memulihkan ekonomi di Jabar. Bantuan kredit merupakan stimulus agar UMKM berproduksi di tengah pandemi COVID-19.
“UMKM dikasih subsidi, dikasih tambahan modal kerja yang kemarin direstruktur, dan juga modal kerjanya dijamin oleh pemerintah,” ucapnya.
Wimboh mengatakan, pemerintah akan menyubsidi bunga bantuan kredit bagi UMKM. Pun demikian dengan industri padat karya. Namun, untuk industri padat karya, pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut.
“Korporasi padat karya dijamin. Tapi diskusi korporasi ini kan perlu waktu, sehingga kita mulai dari apa masalahnya, bagaimana supaya bangkit, apakah faktor pemasaran, faktor bahan baku, ini lebih kompleks,” katanya.
*Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar*
Pemda Provinsi Jabar sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.371-Hukham/2020 tentang Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi sebagai Dampak Pandemi Covid-19 di Jabar.
Setiawan melaporkan, Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar sudah menyelesaikan draft road map pemulihan ekonomi. Menurut ia, ada tiga fase pemulihan ekonomi Jabar, yakni penyelamatan, pemulihan, dan penormalan.
“Saat ini satgas sudah menyelesaikan draft dari road map, bagaimana pemulihan ini. Ada tiga fase, penyelamatan, pemulihan, dan penormalan (ekonomi),” katanya.
Untuk fase penyelamatan (rescue), kata Setiawan, pihaknya akan fokus pada tenaga kerja di berbagai sektor usaha dan menghidupkan kembali UMKM yang terdampak COVID-19.
Kemudian, fase pemulihan akan fokus pada penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor usaha, membuka bidang bisnis, berinvestasi dan membuka industri besar.
Fase terakhir atau penormalan akan fokus pada kelanjutan program pemulihan dan sektor ekonomi lainnya secara normal, termasuk pengembangan infrastruktur melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan obligasi.
Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar bertugas membangun sinergisitas dan kolaborasi antarmasyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, serta memberikan pertimbangan terkait percepatan pemulihan ekonomi di Jabar.
Ruang lingkup kerja atau fungsi satgas ini, di antaranya sektor ketahanan pangan, peningkatan daya beli melalui stimulus, relaksasi, dan bantuan sosial, skala prioritas program jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Isinya adalah kurang lebih bagaimana memberikan bantuan modal, terus kemudian juga bagaimana memberikan bantuan untuk pemasaran, dan regulasi-regulasi apa saja yang sekiranya menghambat,” ucap Setiawan.(Red)
