.

Penghuni Gedung Dewan Terindikasi Terpapar COVID-19 Kantor DPRD Jabar Di Tutup


Kantor para wakil rakyat daerah Jawa Barat jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Beberapa Aparatur Sipil Negara di pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate beberapa waktu lalu terpapar COVID-19  hal ini berdampak di tutupnya kantor gubernur Jabar tersebut selama 14 hari mulai, 30 Juli sampai dengan 14 Agustus 2020.

Hal serupa di alami kantor para wakil rakyat di DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung. Melakukan segel atau lockdown atau work from home (WFH) kali ini, tercipta saat seluruh penghuni Gedung DPRD Jabar melakukan pemeriksaan swabtest atau tes usap.

“ya, semua totalnya ada sebanyak 38 orang dari hasil tes usap tersebut dari 130 yang ikut swab test terkonfirmasi terpositif Covid-19, terdiri dari 5 anggota dewan dan sisanya ada ASN Setwan  dan Non ASN”, ungkap sumber yang tidak mau di tulis jati dirinya saat ditemui awak  media digedung DPRD Jabar, jalan Diponegoro No 27 Bandung, Jum’at (14/8/2020).

Terkait hasil tes usap tersebut pejabat penyelenggara swab test Sekwan DPRD Jabar membenarkan hal tersebut, dan untuk itu pihaknya menunggu keputusan pimpinan DPRD Jabar dalam hal penandatanganan surat pernyataan untuk penutupan kegiatan di Sekretariat Dewan DPRD Jabar atau lockdown atau WFH.

Penutupan akan dilakukan mulai Sabtu 15 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Agustus 2020, atau selama dua minggu.

Ditambahkannya, sekretariat DPRD Jabar memfasilitasi karyawan maupun anggota dewan yang dinyatakan terkonfirmasi untuk melaksanakan isolasi mandiri, bertempat di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Pemprov Jabar di Cipageran Cimahi.

Kemudian juga Setwan Jabar juga akan melakukan penyemprotan disinfektan di gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro No.27 Bandung sebagai upaya sterilisasi dan mengantisipsi penyebaran COVID-19.

Sementara Berkenaan dengan hal ini salah seorang anggota DPRD Jabar yang tidak berkenan disebut namanya menyatakan, kekhawatirannya keadaan ini dapat menggangu kinerja DPRD Jawa Barat, yang saat ini tengah membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfom Prioritas Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBDP 2020 dan 2021.(Rie/Red)