 |
| Legislator partai Gerindra Daddy Rohanady, yang juga anggota DPRD Jabar Komisi IV |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memberikan sebelas rekomendasi pentingnya atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Kamis (30/7/2020).
Menurut politisi partai Gerindra Daddy Rohanady, yang juga anggota DPRD Jabar Komisi IV hasil rekomendasi itu harus segera dilaksanakan pihak pemdaprov Jabar,ungkapnya kepada media saat di hubungi via telepon selulernya ,Jumat (31/7/2020).
Lebih lanjut dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Ferindra DPRD Jabar ini,Pertama kami meminta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK, misalnya yang mengacu pada 54 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp 67,42 miliar,tutur Daddy.
Adapun poin kedua adalah mengenai kewajiban Pemprov Jabar untuk menaati Perda APBD, agar tidak melakukan penyelewengan. Misalnya, penempatan anggaran Rp 67 miliar yang semula untuk penyertaan modal lantas beberapa waktu sempat dijadikan deposito.Hal ini diharapkan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Ditambahkan Daro sapaan akrab Daddy Rohanady,untuk poin ketiga adalah mengenai keberlangsungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat (BUMD).
"BUMD, selain untuk memberikan social services (pelayanan publik), merupakan salah satu tulang punggung sumber Pendapatan Asli Daerah. Namun, sampai saat ini beberapa BUMD dalam pengelolaannya masih banyak permasalahan," ungkap Daddy.
Dikatakan, sampai saat ini, hanya Bank BJB yang bisa dikategorikan sehat. Untuk keberlangsungannya, kami tidak merekomendasikan Bank BJB mengakuisisi Bank Banten,tegas politisi partai berlambang burung garuda ini.
Jangan sampai yang sudah berjalan baik, justru menjadi terganggu keberlangsungannya," pungkas Daddy wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Cirebon,Indramayu dan Kota Cirebon ini.(Rie/Red)
