 |
| Kadisdik Jawa Barat, Dedi Supandi |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Kepala Dinas Pendidikan ( Kadisdik ) Jawa Barat, Dedi Supandi bersama pejabat disdik menghadiri Rapat kerja (Raker) dengan Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan
TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial,
Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi
serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.
Menyikapi kondisi saat ini ditengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir,dimana dinamika di bidang pendidikan menjadi perhatian berbagai pihak,karena hal ini dberkaitan dengan pola pengajaran yang biasa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan tatap muka langsung di gantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh(PJJ) dengan sistem daring.Selain hal tersebut juga tentang mekanisme PPDB yang masih ada persoalan.
Menyikapi kondisi tersebut Pimpinan
dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan rapat kerja
(raker) dengan mitra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kegiatan
berlangsung di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat
jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung.
Pada kesempatan kali ini Dinas
Pendidikan memaparkan perihal keberlangsungan PPDB di tengah Pandemi
Covid-19 serta Reposisi Kepala Sekolah se-Jabar. Selain itu pembahasan
kali ini juga meliputi kebijakan pendidikan di Jawa Barat Pasca Pandemi
Covid-19.
Raker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi V
DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya.Selain itu juga dibahas rencana revisi
peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan, serta rencana
kajian pembelajaran tatap muka terbatas di zona hijau di level
kecamatan, dan rencana kajian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK
Negeri di Jawa Barat.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya mengatakan, Komisi V DPRD Jabar akan
menjadi semacam Customer Service untuk permasalahan serta pengaduan di
dunia pendidikan untuk Provinsi Jawa Barat.
“Terutama permasalahan kepala sekolah
yang dinilai sebagai ujung tombak sekolah-sekolah di Jabar sehingga
harus ada perhatian khusus terutama mengenai penempatan kepala sekolah
yang tepat,” tutur Gus Ahad, sapaan akrab Abdul Hadi.
Abdul Hadi juga berharap dengan
dijadikannya Komisi V sebagai customer service pendidikan, ke depannya
segala permasalahan bisa langsung aspirasikan ke Komisi V. “Yang
nantinya akan menjadi catatan bagi komisi untuk diteruskan dan dibahas
di forum yang lebih lanjut,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan
(dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta
ini.(Rie/Red)
