.

Disdik Raker Bersama Komisi V DPRD Jabar Bahas Berbagai Hal

Kadisdik Jawa Barat, Dedi Supandi

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Kepala Dinas Pendidikan ( Kadisdik ) Jawa Barat, Dedi Supandi bersama pejabat disdik menghadiri Rapat kerja (Raker)  dengan Komisi V yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.

Menyikapi kondisi saat ini ditengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir,dimana dinamika di bidang pendidikan menjadi perhatian berbagai pihak,karena hal ini dberkaitan dengan pola pengajaran yang biasa KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dengan tatap muka langsung di gantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh(PJJ)  dengan sistem daring.Selain hal tersebut juga tentang mekanisme PPDB yang masih ada persoalan.

Menyikapi kondisi tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan rapat kerja (raker) dengan mitra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung.
 
Pada kesempatan kali ini Dinas Pendidikan memaparkan perihal keberlangsungan PPDB di tengah Pandemi Covid-19 serta Reposisi Kepala Sekolah se-Jabar. Selain itu pembahasan kali ini juga meliputi kebijakan pendidikan di Jawa Barat Pasca Pandemi Covid-19.



Raker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya.Selain itu juga dibahas  rencana revisi peraturan daerah (Perda) Penyelenggaraan Pendidikan, serta rencana kajian pembelajaran tatap muka terbatas di zona hijau di level kecamatan, dan rencana kajian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri di Jawa Barat.

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya mengatakan, Komisi V DPRD Jabar akan menjadi semacam Customer Service untuk permasalahan serta pengaduan di dunia pendidikan untuk Provinsi Jawa Barat.

“Terutama permasalahan kepala sekolah yang dinilai sebagai ujung tombak sekolah-sekolah di Jabar sehingga harus ada perhatian khusus terutama mengenai penempatan kepala sekolah yang tepat,” tutur Gus Ahad, sapaan akrab Abdul Hadi.

Abdul Hadi juga berharap dengan dijadikannya Komisi V sebagai customer service pendidikan, ke depannya segala permasalahan bisa langsung aspirasikan ke Komisi V. “Yang nantinya akan menjadi catatan bagi komisi untuk diteruskan dan dibahas di forum yang lebih lanjut,” pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta ini.(Rie/Red)