CIREBON.LENTERAJABAR.COM,-Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dalam upaya mencari informasi melakukan kunjungan kerja (kunker) terkait monitoring dan evaluasi kerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.
Kunker Anggota Komisi IV DPRD Jabar antara lain H.Kasan Basari,SH politisi dari partai Gerindra H.Mohammad Ichsan M,A.Md legislator PKS Melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Di Kabupaten Cirebon.Selasa(21/7/2020).
Menurut Mohammad Ichsan legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kunjungan Terkait Dengan Evaluasi Kegiatan UPTD Wilayah VI Tahun Anggaran 2019 / 2020.
Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV yang membidangi Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
DPRD Jabar banyak menyoroti kegiatan yang tertunda akibat banyaknya anggaran pemerintah provinsi yang dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Jawa Barat.
Namun,Komisi IV yang membidangi meminta agar program prioritas yang darurat tetap dilakukan karena terkait dengan kredibilitas dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
Selain itu , Komisi IV juga mengharapkan agar standarisasi dan kwalitas jalan harus tetap terjaga dengan tidak memaksa pembuatan betonisasi bila kontur tanah dinilai cukup bagus.(Rie/Red)
Kunker Anggota Komisi IV DPRD Jabar antara lain H.Kasan Basari,SH politisi dari partai Gerindra H.Mohammad Ichsan M,A.Md legislator PKS Melakukan Kunjungan Kerja ke UPTD Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Di Kabupaten Cirebon.Selasa(21/7/2020).
Menurut Mohammad Ichsan legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kunjungan Terkait Dengan Evaluasi Kegiatan UPTD Wilayah VI Tahun Anggaran 2019 / 2020.
Pada kesempatan tersebut Anggota Komisi IV yang membidangi Pembangunan, meliputi: Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
DPRD Jabar banyak menyoroti kegiatan yang tertunda akibat banyaknya anggaran pemerintah provinsi yang dialihkan untuk penanganan Covid 19 di Jawa Barat.
Namun,Komisi IV yang membidangi meminta agar program prioritas yang darurat tetap dilakukan karena terkait dengan kredibilitas dari pemerintah provinsi Jawa Barat.
Selain itu , Komisi IV juga mengharapkan agar standarisasi dan kwalitas jalan harus tetap terjaga dengan tidak memaksa pembuatan betonisasi bila kontur tanah dinilai cukup bagus.(Rie/Red)