 |
| Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ( Disdik Jabar), Dedi Supandi |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821/Kep.322-BKD/2020 tanggal
11 Juni 2020 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat. Dedi Supandi mendapat kepercayaan dari gubernur Jabar Ridwan Kamil menempati posisi sebagi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mengantikan RD.Dewi Sartika yang mendapatkan promosi sebagai Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Daerah Jawa Barat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ( Disdik Jabar), Dedi Supandi, mengatakan kritik mengenai pelantikan dirinya sebagai Kepala Disdik Jabar yang dilontarkan oleh Forum Aksi Guru Indonesia dan Ikatan Alumni UPI, akan dijawab melalui kinerjanya.
Dedi mengatakan seperti yang diharapkan DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, pihaknya kini harus fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.
"Bagi saya begini ya, hidup itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang merasakan keberadaan kita untuk memberikan manfaat yaitu silakan nanti kita lakukan dengan kinerja. Itu tanggapan bagi kondisi yang tadi yang disampaikan itu. Ya kita akan jawab dengan kinerja," kata Dedi kepada media di Gedung Sate, Minggu (21/6/2020)
Saat Komisi V DPRD Jabar berharap Dedi menyelesaikan tiga permasalahn yang tengah dihadapi Disdik Jabar, katanya, dirinya menghitung sudah ada enam poin permasalahan yang tengah dikerjakannya setelah dilantik pekan lalu. Sejumlah permasalah bahkan sudah dituntaskan.
Target pertama yang harus diselesaikan, katanya, adalah PPDB Jabar. Tahap pertama PPDB yang adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru.
Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.
"Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insyaallah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumkan hasil kelulusan PPDB," ujarnya.
Hal kedua yang dikerjakan, katanya, adalah menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tata cara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19.
Selain itu, ada lagi draft pedoman tata cara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.
"Sesuai dengan arahan dari Mendikbud bahwa zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka, hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru," katanya.
Sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka.
"Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kita juga tidak serta merta langsung di minggu depannya itu dilakukan tatap muka. Karena perhitungan kita adalah pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru," katanya.
Pertimbangan kedua, katanya, pihaknya masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan.Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.
"Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini," katanya.
Hal ketiga yang dikerjakannya adalah tentang persiapan iuran bulanan gratis di Jabar. Pihaknya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan sedang dibuatkan persiapan implementasi program sekolah gratis tersebut.
Dedi mengatakan seperti yang diharapkan DPRD Jabar dan Gubernur Jabar, pihaknya kini harus fokus mengerjakan sejumlah hal yang harus diselesaikan. Dari mulai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sampai dengan persiapan penggratisan iuran bulanan peserta didik bagi SMA, SMK, dan SLB negeri di Jabar.
"Bagi saya begini ya, hidup itu adalah bagaimana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi yang merasakan keberadaan kita untuk memberikan manfaat yaitu silakan nanti kita lakukan dengan kinerja. Itu tanggapan bagi kondisi yang tadi yang disampaikan itu. Ya kita akan jawab dengan kinerja," kata Dedi kepada media di Gedung Sate, Minggu (21/6/2020)
Saat Komisi V DPRD Jabar berharap Dedi menyelesaikan tiga permasalahn yang tengah dihadapi Disdik Jabar, katanya, dirinya menghitung sudah ada enam poin permasalahan yang tengah dikerjakannya setelah dilantik pekan lalu. Sejumlah permasalah bahkan sudah dituntaskan.
Target pertama yang harus diselesaikan, katanya, adalah PPDB Jabar. Tahap pertama PPDB yang adalah menyaring 50 persennya untuk alokasi afirmasi, prestasi, dan perpindahan. Hasil evaluasi di tahap ini sedang terjadi rapat dewan guru.
Dari pemantauannya terhadap PPDB di tahap ini, ada sekolah yang jalur afirmasi yang penuh namun jalur prestasi tidak terpenuhi, ada juga yang jalur afirmasi sedikit tetapu jalur prestasi banyak.
"Tapi itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan insyaallah nanti tanggal 22 Juni kami Disdik Jabar akan mengumkan hasil kelulusan PPDB," ujarnya.
Hal kedua yang dikerjakan, katanya, adalah menyampaikan draft peraturan gubernur tentang pedoman dan tata cara proses kegiatan belajar mengajar bagi kabupaten dan kota di era pandemi Covid-19.
Selain itu, ada lagi draft pedoman tata cara belajar mengajar di SMA dan SMK di era pandemi Covid-19.
"Sesuai dengan arahan dari Mendikbud bahwa zona hijau itu boleh dilakukan dengan tatap muka, hasil evaluasi kami dengan gugus tugas, untuk Jawa Barat tidak ada kabupaten kota saat ini yang menempati di zona hijau, rata-rata paling bagus juga di zona biru," katanya.
Sehingga keputusannya, Disdik Jabar menyatakan belum ada kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru ini dengan pola tatap muka.
"Kalau ada kabupaten kota yang langsung masuk zona hijau, kita juga tidak serta merta langsung di minggu depannya itu dilakukan tatap muka. Karena perhitungan kita adalah pertama berkaca dari data pada saat terjadi di Perancis, India, dan Israel itu kan dengan adanya sekolah lagi ternyata menjadi cluster-cluster baru," katanya.
Pertimbangan kedua, katanya, pihaknya masih tetap harus berpikir tentang penyetaraan mutu pendidikan.Jangan sampai pada saat minggu depan ada zona hijau dan pendidikan langsung dibuka secara tatap muka, malah terjadi kesenjangan pendidikan dengan zona kuning atau biru.
"Nanti kita berpikir antara kabupaten satu dengan kabupaten lain yang masih merah, untuk pendidikannya tidak sama. Itu kita tidak berharap seperti itu. Jadi artinya evaluasi ini masih harus dilakukan selambat-lambatnya kalau kita katakan mudah-mudahan bisa berakhir beberapa waktu untuk yang zona hijau itu di evaluasinya, sampai dengan triwulan empat di tahun ini," katanya.
Hal ketiga yang dikerjakannya adalah tentang persiapan iuran bulanan gratis di Jabar. Pihaknya mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dan sedang dibuatkan persiapan implementasi program sekolah gratis tersebut.
"Kita ada update SOP segala macamnya itu sudah disosialisasikan dan aturan sedang dibuat. Nanti kemungkinan itu akan berjalan di awal Juli, sesuai dengan target dan harapan daripada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur dengan Komisi V DPRD Jabar tentunya," katanya.
Dalam pemberlakuan kebijakan ini, menurut Dedi, akan diatur kegiatan bantuan untuk BOP atau belanja operasional pendidikan, yakni untuk operasional sekolah, untuk belanja barang dan jasa, serta untuk belanja modal. Saat terjadi percepatan, pihaknya akan menggunakan input data dengan pola SPJ menggunakan aplikasi e-school,
"Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sehingga akan kita lakukan migrasi sistem antara e-school dengan SIKPD sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah gratis itu bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan," ujarnya.
Pelaksanaan program sekolah gratis ini, katanya, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, harus dievaluasi untuk tahap-tahap selanjutnya.
Hal keempat yang dikerjakannya di dinas barunya ini, kata Dedi, adalah pencairan dana BOS tahap 2. Dirinya bersyukur dana BOS tahap 2 ini akhirnya sudah cair setelah diproses.
"Dana BOS tahap 2, gelombang 2 itu sudah cair untuk 10.163 sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta. ini kabar baik kepada baik pemerintah kabupaten kota dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, termasuk sekolah-sekolah. Baik SD, SMP, SMA, dan SMK, hari ini ada 10.163 dana BOS sudah bisa dilihat di rekening sekolah masing-masing dan itu sudah sudah cair," ujarnya.
Pekerjaan kelimanya yang adalah tentang adanya 1.455 guru honorer yang belum divalidasi verifikasi tentang sertifikasinya. Para guru honorer ini sudah punya sertifikasi dan dari settifikasi itu mereka punya hak untuk mendapatkan honor.
"Guru honorer yang berada di sekolah SMA negeri, itu juga sedang kita lakukan dan saat ini, sudah masuk di Biro Umum Jabar, kita coba itu akan diproses segera sehingga tidak ada lagi keterlambatan guru honorer untuk mendapatkan sesuai dengan haknya, dari hak dia mendapatkan sertifikasi," katanya.
Pekerjaan keenam, katanya, adalah mengenai pelantikan kepala sekolah dan pengawas. Dirinya sudah menerima informasi mengenai sekitar 127 calon pengawas yang sudah lulus namun memang belum dilantik. Dirinya pun sudah menelusuri kendala kenapa mereka belum dilantik.
"Ternyata ada hal yang harus kita membuat ruang-ruang jabatan dulu dan itu harus dibuatkan peraturan gubernur di Biro Organisasi. Per hari tadi usulan untuk draft pergub ke Biro Organisasi ditambah dengan surat dari Kemendikbud, itu sudah kita sampaikan ke Biro organisasi, semoga ruang-ruang jabatan itu sudah bisa disahkan sehingga ke depan untuk yang pengawas bisa dilakukan di sebulan ke depan lah, di Juli itu sudah bisa kita lakukan," ujar Dedi.
Hal ini, katanya, termasuk juga bagi kepala sekolah yang diharapkan pada Juli ini posisinya sudah terisi. Ada kendala memang yang untuk kepala sekolah ini, kata Dedi, karena ada kurang lebih 113 posisi kepala sekolah yang kosong. Dari 113 posisi itu, calon kepala sekolah yang sudah dikatakan lulus atau menjadi bakal calon kepala sekolah itu hanya 96 orang.
"Artinya kalaupun itu dipenuhi, masih tetap ada ruang-ruang yang kosong, ada beberapa PLT. Strategi ke depannya nanti akan kita coba tambah untuk perekrutan bakal calon kepala sekolah. Dari 113 sekolah yang kosong dari 96 bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus, sesuai dengan norma dan aturan," ujarnya.
Dedi mengatakan juga ada sekitar 54 orang kepala sekolah yang sudah menjabat antara 12 sampai 16 tahun, termasuk juga dari yang 113 posisi ini. Bakal calon kepala sekolah yang berjumlah 96 ini, katanya, secara normatif hanya bisa menempati di posisi grade B atau grade C.
"Nanti pelantikan itu kepala sekolah tidak akan jadi hanya 96, karena ada beberapa rotasi dulu untuk mengisi ruang bagi teman-teman kepala sekolah yang baru itu harus menempati di sekolah grade C atau grade B. Saya kira insyaallah yang disampaikan oleh dewan bisa terealisasi di dalam jangka waktu segera lah," tuturnya.
Tugas-tugas pokok lainnya yang harus di kerjakan ke depan, menurut Dedi, adalag urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yakni ada SMA, SMK, dan SLB dan juga ada guru atau tenaga pendidikan yang harus diupayakan mencapai sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
"Strateginya bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Indikator kinerja kita dalam capaian RPJMD itu bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita sekarang baru 8,37 tahun sedangkan target RPJMD 9,78. Jadi memang kita harus bekerja keras untuk mengajar capaian RPJMD," ujarnya.
"Belum lagi harapan lama sekolah kita berharap bisa di 12,48 tahun, itu pun juga masih harus kita kejar. Dengan ada lagi integrasi satu atap sekolah antara SMA dengan SMP. Msih ada 12 kecamatan yang di Jawa Barat ini yang belum mempunyai SMA, SMP, SMK baik negeri atau swasta," ujarnya.
Masih ada juga, katanya, kesenjangan peserta didik antara peserta didik yang di sekolah favorit dengan yang masih kurang populer. Ke depannya setelah membereskan beberapa regulasi yang ada, Dedi berencana akan melakukan roadshow ke seluruh cabang dinas.
"Manti di sana kita belanja masalah, Kepala cabang dinas menyampaikan laporan. Berapa permasalahan baik masalah sarana, masalah pendanaan, masalah personil yang kekurangan, dari situ nanti kita akan mencoba mendatangi sekolah dua tipe. Tipe yang populer dan tipe yang kurang populer. Mudah-mudahan dengan cara dan kondisi itu kita bisa melihat langsung kondisinya sebagai belanja masalah dan sebagai bahan data dalam rangka menyiapkan kebijakan untuk percepatan di tahun depan," pungkasnya.**
Dalam pemberlakuan kebijakan ini, menurut Dedi, akan diatur kegiatan bantuan untuk BOP atau belanja operasional pendidikan, yakni untuk operasional sekolah, untuk belanja barang dan jasa, serta untuk belanja modal. Saat terjadi percepatan, pihaknya akan menggunakan input data dengan pola SPJ menggunakan aplikasi e-school,
"Sementara dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada SIKPD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) sehingga akan kita lakukan migrasi sistem antara e-school dengan SIKPD sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan sekolah gratis itu bisa segera dilakukan sesuai dengan target yang diharapkan," ujarnya.
Pelaksanaan program sekolah gratis ini, katanya, seperti bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali, harus dievaluasi untuk tahap-tahap selanjutnya.
Hal keempat yang dikerjakannya di dinas barunya ini, kata Dedi, adalah pencairan dana BOS tahap 2. Dirinya bersyukur dana BOS tahap 2 ini akhirnya sudah cair setelah diproses.
"Dana BOS tahap 2, gelombang 2 itu sudah cair untuk 10.163 sekolah, baik SD, SMP, SMA, SMK, maupun SLB negeri dan swasta. ini kabar baik kepada baik pemerintah kabupaten kota dan dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, termasuk sekolah-sekolah. Baik SD, SMP, SMA, dan SMK, hari ini ada 10.163 dana BOS sudah bisa dilihat di rekening sekolah masing-masing dan itu sudah sudah cair," ujarnya.
Pekerjaan kelimanya yang adalah tentang adanya 1.455 guru honorer yang belum divalidasi verifikasi tentang sertifikasinya. Para guru honorer ini sudah punya sertifikasi dan dari settifikasi itu mereka punya hak untuk mendapatkan honor.
"Guru honorer yang berada di sekolah SMA negeri, itu juga sedang kita lakukan dan saat ini, sudah masuk di Biro Umum Jabar, kita coba itu akan diproses segera sehingga tidak ada lagi keterlambatan guru honorer untuk mendapatkan sesuai dengan haknya, dari hak dia mendapatkan sertifikasi," katanya.
Pekerjaan keenam, katanya, adalah mengenai pelantikan kepala sekolah dan pengawas. Dirinya sudah menerima informasi mengenai sekitar 127 calon pengawas yang sudah lulus namun memang belum dilantik. Dirinya pun sudah menelusuri kendala kenapa mereka belum dilantik.
"Ternyata ada hal yang harus kita membuat ruang-ruang jabatan dulu dan itu harus dibuatkan peraturan gubernur di Biro Organisasi. Per hari tadi usulan untuk draft pergub ke Biro Organisasi ditambah dengan surat dari Kemendikbud, itu sudah kita sampaikan ke Biro organisasi, semoga ruang-ruang jabatan itu sudah bisa disahkan sehingga ke depan untuk yang pengawas bisa dilakukan di sebulan ke depan lah, di Juli itu sudah bisa kita lakukan," ujar Dedi.
Hal ini, katanya, termasuk juga bagi kepala sekolah yang diharapkan pada Juli ini posisinya sudah terisi. Ada kendala memang yang untuk kepala sekolah ini, kata Dedi, karena ada kurang lebih 113 posisi kepala sekolah yang kosong. Dari 113 posisi itu, calon kepala sekolah yang sudah dikatakan lulus atau menjadi bakal calon kepala sekolah itu hanya 96 orang.
"Artinya kalaupun itu dipenuhi, masih tetap ada ruang-ruang yang kosong, ada beberapa PLT. Strategi ke depannya nanti akan kita coba tambah untuk perekrutan bakal calon kepala sekolah. Dari 113 sekolah yang kosong dari 96 bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lulus, sesuai dengan norma dan aturan," ujarnya.
Dedi mengatakan juga ada sekitar 54 orang kepala sekolah yang sudah menjabat antara 12 sampai 16 tahun, termasuk juga dari yang 113 posisi ini. Bakal calon kepala sekolah yang berjumlah 96 ini, katanya, secara normatif hanya bisa menempati di posisi grade B atau grade C.
"Nanti pelantikan itu kepala sekolah tidak akan jadi hanya 96, karena ada beberapa rotasi dulu untuk mengisi ruang bagi teman-teman kepala sekolah yang baru itu harus menempati di sekolah grade C atau grade B. Saya kira insyaallah yang disampaikan oleh dewan bisa terealisasi di dalam jangka waktu segera lah," tuturnya.
Tugas-tugas pokok lainnya yang harus di kerjakan ke depan, menurut Dedi, adalag urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yakni ada SMA, SMK, dan SLB dan juga ada guru atau tenaga pendidikan yang harus diupayakan mencapai sasaran untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
"Strateginya bagaimana penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Indikator kinerja kita dalam capaian RPJMD itu bagaimana meningkatkan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah kita sekarang baru 8,37 tahun sedangkan target RPJMD 9,78. Jadi memang kita harus bekerja keras untuk mengajar capaian RPJMD," ujarnya.
"Belum lagi harapan lama sekolah kita berharap bisa di 12,48 tahun, itu pun juga masih harus kita kejar. Dengan ada lagi integrasi satu atap sekolah antara SMA dengan SMP. Msih ada 12 kecamatan yang di Jawa Barat ini yang belum mempunyai SMA, SMP, SMK baik negeri atau swasta," ujarnya.
Masih ada juga, katanya, kesenjangan peserta didik antara peserta didik yang di sekolah favorit dengan yang masih kurang populer. Ke depannya setelah membereskan beberapa regulasi yang ada, Dedi berencana akan melakukan roadshow ke seluruh cabang dinas.
"Manti di sana kita belanja masalah, Kepala cabang dinas menyampaikan laporan. Berapa permasalahan baik masalah sarana, masalah pendanaan, masalah personil yang kekurangan, dari situ nanti kita akan mencoba mendatangi sekolah dua tipe. Tipe yang populer dan tipe yang kurang populer. Mudah-mudahan dengan cara dan kondisi itu kita bisa melihat langsung kondisinya sebagai belanja masalah dan sebagai bahan data dalam rangka menyiapkan kebijakan untuk percepatan di tahun depan," pungkasnya.**
