.

Legislator : Penerapan Tatanan New Normal Harus Cermat

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Erni Sugiyanti,S.Ag

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah saat ini sedang mengkaji pemberlakuan tatanan baru atau dengan kata lain new normal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan aturan memasuki pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau new normal  pada 1 Juni 2020 mendatang.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani, mengatakan pelonggaran aturan itu berdasarkan data zona kewaspadaan yang sekarang ini posisinya terdapat tiga kabupaten dan kota yang berada di zona merah, 19 kabupaten dan kota di zona kuning dan lima lainnya di zona biru.

Dari 5 ribuan kecamatan yang ada di Jawa Barat, hanya lebih dari 200 kecamatan yang melaporkan adanya paparan penyakit COVID-19 didaerahnya.

Polri dan TNI telah menyiagakan 340 ribu personil untuk mengamankan pelaksanaan new normal life yang akan mulai diterapkan di 4 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumbar dan Gorontalo) dan 25 kabupaten.

Menyikapi hal tersebut Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Erni Sugiyanti,S.Ag mengatakan,pelaksanaan new normal atau normal baru dinilai terlalu dini. “Benarkah kita siap dengan tatanan new normal,” kata tutur politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)ini,saat di hubugungi awak media  Rabu (27/5/2020).

Lebih lanjut dikatakan Erni,menyebut beberapa contoh ketidaksiapan itu,antara lain angka pandemi yang masih terus bertambah. Kemudian kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yang masih sering lupa diterapkan,tegas legislator daerah pemilihan (dapil) VI Jabar Kabupaten Bogor ini.

Menurut Erni,sebelum masuk new normal sebaiknya dipersiapkan segala sesuatunya.Dia menyebut Kabupaten Bogor sebagai contoh. Kabupaten Bogor ini adalah salah satu daerah yang memiliki banyak pesantren.

“Apa yang sudah ada persiapan menghadapi arus balik santri kembali ke pesantren. Sudah adakah antisipasi di pesantren menyambut santrinya dengan protokol kesehatan,” tuturnya.

Untuk itu Erni menyarankan, di pesantren minimal dilakukan rapid test. “Rapid test di pesantren sudah harus disiapkan karena penting sebelum agenda belajar dan mengajar berlangsung,” katanya.

Ditambahkannya selain itu,tentunya juga perlu ada penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan di pesantren dan sosialisasi  penggunaan masker.

Erni juga menyoroti pembukaan mal pada bulan Juni nanti. Menurut Erni, pembukaan mal itu perlu dipertimbangkan kembali.“Dikhawatirkan kembali terjadi kerumunan, kecuali swalayan tempat menjual barang kebutuhan harian dan makanan, itu pun harus sesuai protokol kesehatan,” pungkasnya.(Rie/Red)