.

Wakil Rakyat Sikapi Kebijakan Gubernur ,Jangan Asal Potong Gaji ASN

Daddy Rohanady Politisi senior partai Fraksi Gerindra DPRD Jabar
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Merebaknya wabah corona berimpliksi keberbagai sektor baik ekonomi maupun kebijakan yang di keluarkan  seperti salah satunya wacana pemotongan gaji Apataur Sipil Negara (ASN).

"Jangan asal potong," demikian komentar anggota DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady. Ia menyampaikan hal itu (1/4/2020) seiring merebaknya isu akan diberlakukannya pemotongan gaji ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana memberlakukan kebijakan tersebut di tengah merebaknya wabah yang disebabkan Covid-19.

Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut rencananya masih dikaitkan dengan langkah-langkah penanggulangan merebaknya Covid-19 di Jawa Barat. Sayangnya, pemotongan itu tidak dilakukan secara sukarela, tetapi diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu.

Masalahnya, banyak ASN yang SK-nya masih "disekolahkan/nyantri" di bank. Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal --kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD).

Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu.

"Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun.

Sayangnya, kami di DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk iti pun belum dibahas.

Saya kira, kalau masih kurang juga (dama untuk menanhgilangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Kebijakan potong-memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan di Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Reaksi yang muncul pun tidak berbeda.

"Idealnya, memang pemotongam gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama /work from home/ (WFH), ujar dewan asal dapil Cirebon-Indramayu itu.(Rel/Red)