 |
| Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid M.Sos saat reses II lalu. |
TASIKMALAYA.LENTERAJABAR.COM,-Langkah-langkah strategis dan
taktis harus segera dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah
di setiap kabupaten/kota, menyikapi kondisi darurat mewabahnya virus
Covid-19. Pasalnya, semakin hari kian meluas dengan pasien positif
bertambah banyak. Agar penanganannya cepat, bijak dan tepat, serta
mengedepankan pendekatan kemanusiaan.
Pemerintah juga harus menyiapkan insentif tambahan untuk
tenaga medis dan perawat sebagai garda terdepan dalam melawan corona. Begitu
pula logistik yang harus disiapkan, seperti ketersidaan pangan bagi masyarakat
selama masa darurat Covid-19 berlangsung. Ketika ruang gerak masyarakat
dibatasi, maka harus diikuti dengan jaminan total pemerintah terhadap kebutuhan
pangan.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid M.Sos
menegaskan, upaya ini yakni dengan segera merelokasi anggaran secara total demi
kepentingan yang lebih besar yakni kemanusiaan. Dikatakannya, Merealokasi
anggaran yang dimaksud yaitu dalam kondisi darurat seperti saat ini
ketersediaan anggaran bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi wabah Corana.
Komisi V yang merupakan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat
dalam menangani persoalan kesehatan, lanjut Ali, dengan cara melakukan
pengalihan anggaran atau realokasi APBD Provinsi Jawa Barat yang nilainya
sekitar Rp 46 triliun lebih. "Upaya ini sangat penting dilakukan dalam
menyelamatkan nyawa warga Jawa Barat. Sebab ternyata jumlah warga jabar yang
positif terkena corona mengalami lonjakan signifikan tiap harinya," saat
melakukan kunjungan kerja ke dapilnya yakni, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya,
Jumat (20/3/2020).
Menurut politisi Partai Gerindra ini, langkah tersebut bisa
ditempuh dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah
daerah. Kata Ali, dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan, jika pemerintah daerah perlu
memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak
penularan Covid-19.
Begitu pula dalam Pasal 3 ayat 3 yang menyatakan pendanaan
yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Daerah yang dibebankan pada APBD. Guna mendeteksi penyebaran virus tersebut,
maka pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan atau tes Covid-19 bagi seluruh
masyarakat Jawa Barat.
Dengan adanya ketersediaan anggaran tersebut, maka upaya ini
bisa dilakukan. Begitu pula guna melengkapi alat-alat kesehatan dan obat-obatan
untuk penanganan pasien infeksi Covid-19, bakal bisa berjalan tanpa kendala.
"Maka kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyikapi
tanggap darurat Covid-19 dengan bijak, cepat dan tepat," katanya.
Siapkan RSUD Rujukan Diungkapkan Ali, Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil, sudah menetapkan RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung sebagai
rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Namun dengan sebaran jumlah penduduk Jawa
Barat yang begitu banyak tidak akan mencukupi hanya RSHS saja.
Maka pemerintah harus menetapkan rumah sakit rujukan di
setiap kota dan kabupaten, yang dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai
dan obat-obatan yang optimal. Sehingga penanganan pasien corona tidak menumpuk
di RSHS seluruhnya. "Saat ini baru RSHS yang menjadi rumah sakit rujukan
utama. Jika semua ditangani disana, maka akan overload atau kelebihan
beban," ujarnya.
Sekiranya di daerah belum ada rumah sakit yang belum
memenuhi standar karena keterbatasan ruangan, kata Ali, maka pemerintah bisa
menggunakan bangunan sekolah, GOR, stadion, bahkan jika perlu mendirikan tenda
pleton atau barak militer. Begitu pula untuk mengetes dan melacak orang yang
terpapar atau tidak, maka diperlukan peralatan yang tersedia di setiap rumah
sakit rujukan setiap kabupaten/kota, tidak hanya di RSHS.
Selain itu, tenaga medis harus dibekali dengan perlengkapan
khusus untuk menangani Covid-19. Cara tepat lainnya, diungkapkan Ali,
pemerintah harus melakukan 4 Langkah taktis dalam menangani virus corona
(Covid-19) melakukan testing, tracking, karantina dan social distansing.
Dikatakan Ali, pemerintah pusat sudah menetapkan tanggap darurat nasional
Covid-19 sampai bulan Mei 2020. Bahkan Presiden juga sudah memerintahkan untuk
merealokasi APBN demi corona.
Seperti diketahui, setiap hari jumlah positif corona terus
bertambah. Pada tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan hanya 2 orang
terkena positif corona. Namun kini jumlahnya meningkat tajam ada di angka 309 orang
per 19 Maret. Sebanyak 25 orang di antaranya meninggal dunia dan 15 orang
sembuh. Ali mengungkapkan, jika kita harus belajar dari negara-negara lain yang
sudah terlebih dulu terpapar.
Dalam tempo singkat di Italia pada awal bulan Februari hanya
3 kasus positif, saat ini sudah 35.713 orang dan yang meninggal 2.978 orang
terhitung pada tanggal 18 Maret 2020. Begitu pula di Iran 3 minggu yang lalu
227 orang positif corona dan yang meninggal 19 orang. Tapi saat ini yang
positif corona di Iran menjadi 10.000 orang dan 1.000 orang meninggal.
"Di Jawa Barat pun jumlah kasus corona terus meningkat
setiap harinya. Pada Sabtu lalu tercatat 51 orang positif dan Orang Dalam
Pantauan (ODP) 1.774 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 157 orang . Untuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya belum
ada yang positif corona, tetapi langkah antisifasi harus dilakukan agar tidak
menyebar," pungkasnya.(Ron/Red)
