.

Legislator Dukung Pergeseran Anggaran Tangani Wabah Corona

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid M.Sos saat reses II lalu.

TASIKMALAYA.LENTERAJABAR.COM,-Langkah-langkah strategis dan taktis harus segera dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah di setiap kabupaten/kota, menyikapi kondisi darurat mewabahnya virus Covid-19.  Pasalnya, semakin hari kian meluas dengan pasien positif bertambah banyak. Agar penanganannya cepat, bijak dan tepat, serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan. 

Pemerintah juga harus menyiapkan insentif tambahan untuk tenaga medis dan perawat sebagai garda terdepan dalam melawan corona. Begitu pula logistik yang harus disiapkan, seperti ketersidaan pangan bagi masyarakat selama masa darurat Covid-19 berlangsung. Ketika ruang gerak masyarakat dibatasi, maka harus diikuti dengan jaminan total pemerintah terhadap kebutuhan pangan. 

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ali Rasyid M.Sos menegaskan, upaya ini yakni dengan segera merelokasi anggaran secara total demi kepentingan yang lebih besar yakni kemanusiaan. Dikatakannya, Merealokasi anggaran yang dimaksud yaitu dalam kondisi darurat seperti saat ini ketersediaan anggaran bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi wabah Corana. 

Komisi V yang merupakan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani persoalan kesehatan, lanjut Ali, dengan cara melakukan pengalihan anggaran atau realokasi APBD Provinsi Jawa Barat yang nilainya sekitar Rp 46 triliun lebih. "Upaya ini sangat penting dilakukan dalam menyelamatkan nyawa warga Jawa Barat. Sebab ternyata jumlah warga jabar yang positif terkena corona mengalami lonjakan signifikan tiap harinya," saat melakukan kunjungan kerja ke dapilnya yakni, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (20/3/2020). 

Menurut politisi Partai Gerindra ini, langkah tersebut bisa ditempuh dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah. Kata Ali, dalam pasal 2 ayat 2 menyatakan, jika pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. 

Begitu pula dalam Pasal 3 ayat 3 yang menyatakan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah yang dibebankan pada APBD. Guna mendeteksi penyebaran virus tersebut, maka pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan atau tes Covid-19 bagi seluruh masyarakat Jawa Barat. 

Dengan adanya ketersediaan anggaran tersebut, maka upaya ini bisa dilakukan. Begitu pula guna melengkapi alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan pasien infeksi Covid-19, bakal bisa berjalan tanpa kendala. "Maka kami mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyikapi tanggap darurat Covid-19 dengan bijak, cepat dan tepat," katanya.

Siapkan RSUD Rujukan Diungkapkan Ali, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sudah menetapkan RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Barat. Namun dengan sebaran jumlah penduduk Jawa Barat yang begitu banyak tidak akan mencukupi hanya RSHS saja. 

Maka pemerintah harus menetapkan rumah sakit rujukan di setiap kota dan kabupaten, yang dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai dan obat-obatan yang optimal. Sehingga penanganan pasien corona tidak menumpuk di RSHS seluruhnya. "Saat ini baru RSHS yang menjadi rumah sakit rujukan utama. Jika semua ditangani disana, maka akan overload atau kelebihan beban," ujarnya. 

Sekiranya di daerah belum ada rumah sakit yang belum memenuhi standar karena keterbatasan ruangan, kata Ali, maka pemerintah bisa menggunakan bangunan sekolah, GOR, stadion, bahkan jika perlu mendirikan tenda pleton atau barak militer. Begitu pula untuk mengetes dan melacak orang yang terpapar atau tidak, maka diperlukan peralatan yang tersedia di setiap rumah sakit rujukan setiap kabupaten/kota, tidak hanya di RSHS.

Selain itu, tenaga medis harus dibekali dengan perlengkapan khusus untuk menangani Covid-19. Cara tepat lainnya, diungkapkan Ali, pemerintah harus melakukan 4 Langkah taktis dalam menangani virus corona (Covid-19) melakukan testing, tracking, karantina dan social distansing. 

Dikatakan Ali, pemerintah pusat sudah menetapkan tanggap darurat nasional Covid-19 sampai bulan Mei 2020. Bahkan Presiden juga sudah memerintahkan untuk merealokasi APBN demi corona. 

Seperti diketahui, setiap hari jumlah positif corona terus bertambah. Pada tanggal 2 Maret Presiden Jokowi mengumumkan hanya 2 orang terkena positif corona. Namun kini jumlahnya meningkat tajam ada di angka 309 orang per 19 Maret. Sebanyak 25 orang di antaranya meninggal dunia dan 15 orang sembuh. Ali mengungkapkan, jika kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah terlebih dulu terpapar. 

Dalam tempo singkat di Italia pada awal bulan Februari hanya 3 kasus positif, saat ini sudah 35.713 orang dan yang meninggal 2.978 orang terhitung pada tanggal 18 Maret 2020. Begitu pula di Iran 3 minggu yang lalu 227 orang positif corona dan yang meninggal 19 orang. Tapi saat ini yang positif corona di Iran menjadi 10.000 orang dan 1.000 orang meninggal. 

"Di Jawa Barat pun jumlah kasus corona terus meningkat setiap harinya. Pada Sabtu lalu tercatat 51 orang positif dan Orang Dalam Pantauan (ODP) 1.774 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 157 orang  . Untuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya belum ada yang positif corona, tetapi langkah antisifasi harus dilakukan agar tidak menyebar," pungkasnya.(Ron/Red)