.

DPRD dan Gubernur Jabar Sepakat Penambahan Anggaran Penangganan COVID-19

Gubernur Jarbar Ridwan Kamil bersama Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian dan Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan saat  konferensi pers terkait pencegahan dan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19) di Gedung Sate  Rabu (18/3/2020)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap langkah antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam menangani pandemi COVID-19 melalui Jabar Command Center (JCC). 

Menurut Tito, command center dengan fasilitas lengkap akan mampu menyosialisasikan COVID-19, social distancing, hingga tata cara memelihara kesehatan tubuh kepada masyarakat luas secara efektif dan optimal.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan situsweb pikobar.jabarprov.go.id, aplikasi PIKOBAR dikembangkan agar warga Jabar bisa mengakses data, melihat peta sebaran, berinteraksi, mengakses nomor darurat, periksa gejala mandiri dan seputar informasi mengenai COVID-19 melalui unduhan di gawai masing-masing.

"Dengan aplikasi PIKOBAR ini, mari warga Jabar bersama pemerintah kita semakin waspada dan paham terkait penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19," ucap Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil.

Sementara itu upaya pencegahan dan penyebaran corona virus disease 19 (covid-19), DPRD Provinsi Jawa Barat menyetujui penambahan anggaran dari APBD. 

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi V DPRD Jabar saat mendampingi kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Rabu (18/3/2020).

Menurut Dadang, kesepakatan antara dewan dengan gubernur anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Covid 19 hingga mencapai Rp 100 M. Saat ini anggaran yang dicairkan dan disetujui dewan sebesar Rp48 M.

"Bahkan anggaran tambahan ini ada keleluasaan tanpa harus meminta ijin dari dewan," ujar Dadang seusai konferensi pers.

Ditambahkan Dadung sapaan akrab pria ini, anggaran tersebut sudah direstui pemerintah pusat, bahkan harus segera dicairkan. Peruntukannya bukan hanya untuk penanganannya tetapi juga untuk sektor perekonomian agar terus berjalan.

"Pemerintah pusat sendiri melalui mendagri mengintruksikan agar segera dicairkan dari anggaran yang ada untuk didistribusikan ke daerah,"tutur legislator Gerindra ini.Menurutnya bahkan, jika anggaran yang dicadangkan sudah habis, dana talangnya dapat meminjam dari Bank BJB untuk menanggulangi kekurangan anggaran. "Tentu akan kita (dewan-red) ganti nanti atau dibayarkan saat pengesahan APBD Perubahan," pungkasnya.(Rie/Red)