.

Dewan : Interpelasi itu Hak Bertanya Yang Dimiliki Wakil Rakyat

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Hak interplasi merupakan saran para wakil rakyat untuk menanyakan sesuatu hal kepada pihak tertentu dalam hal ini Gubernur Jawa Barat.

Wacana yang akhir ini mencuat di permukaan menurut  anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya turut meminta Ridwan Kamil untuk tidak menganggap langkah interpelasi dewan sebagai bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

"Interpelasi itu sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang harus menjadi momok atau menggambarkan ketidak akuran atau hal destruktif.  Interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan," jelas Abdul kepada media di Bandung.Selasa (8/10/2019).

Ia menambahkan, interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. Menuru Abdul, hal tersebut biasa dalam berdemokrasi.

"Saya kira enggak perlu ada tanggapan heboh lah. Terus bukan menunjukkan dewan menghalau atau sedang merusak pak gubernur dan sebagainya. Tidak seperti itu," imbuhnya.

Lebih lanjut ia menilai, perjalanan satu tahun roda Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan. DPRD Jabar, ujarnya, melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya.

Menurut politisi senior partai berlambang bulan sabit kembar ini , dalam setahun ini masih terlalu banyak retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,tutur wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Karawang-Purwakarta ini.

Abdul pun menilai Ridwan Kamil terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial. Menurutnya, hal itu berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat yang mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.

"Bahkan dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur. Contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di (Bidang) Perekonomian. Komunikasi juga inginnya antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak. Sekarang 'kan semacam ada hambatan," ujar Abdul.

Pola tersebut, katanya, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan. Kondisi itu bahkan dianggap sudah terlalu sering dan memicu terjadinya ketidaknyamanan komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD.

"Pak gubernur lebih cenderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan. Banyak contohnya, yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan. Beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba-tiba digelindingkan dan akhirnya membuat heboh,pungkasnya.(Ari/Red)