BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat segera menetapkan pimpinan definitif DPRD Jawa Barat. Pimpinan definitif DPRD ini akan diisi lima orang yang terdiri ketua dan empat wakil ketua DPRD. Akan tetapi, Partai Demokrat mengajukan usulan agar pimpinan definit DPRD Jawa Barat ini menjadi enam orang.
Pada hari pertama setelah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Jawa Barat, para legislator Jawa Barat ini langsung melakukan rapat di ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Barat, Selasa (3/9/2019).
Wakil Ketua Sementara DPRD Jawa Barat, Tetep Abdulatip mengatakan, terkait wacana pengusulan penambahan pimpinan DPRD Jawa Barat ini tentunya akan dibahas lebih lanjut dan sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan. Penafsiran penambahan pimpinan DPRD ini juga, kata dia, nantinya akan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Sebetulnya tidak ada klausul yang eksplisit mengenai penambahan pimpinan (definitif DPRD) ini, tetapi tidak ada juga larangan yang eksplisit. Sangat bergantung nanti kepada bagaimana hasil konsultasi ke Kemendagri dan bagaimana juga peraturan tata tertib DPRD Jawa Barat ini dibuat,” tutur politisi dari PKS ini daerah pemilihan Jabar XV meliputi daerah Kota Tasikmaya dan Kabupaten Tasikmalaya.
Dikatakan dia, terkait pimpinan definitif DPRD Jawa Barat ini, ketua definitif akan diisi dari Partai Gerindra yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Jawa Barat, kemudian pimpinan lainnya diisi dari PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB.
Disinggung mengenai target pembentukan alat kelengkapan DPRD Jawa Barat ini, Tetep menuturkan, pihaknya menargetkan paling lama dalam jangka waktu satu bulan ke depan akan selesai dibahas. Saat ini, lanjut dia, pihaknya fokus terhadap membahas mengenai pimpinan definitif DPRD Jawa Barat.
“Jika pimpinan sudah definitif, nanti kelengkapan dewan bisa menyusul. Tetapi nanti ini kan akan disampaikan dalam rapat bersama ketua sementara. Kita juga harus dengar pemikiran ketua sementara karena kita tidak bisa keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.
Terkait penetapan pimpinan dan kelengkapan DPRD Jawa Barat ini, Tetep menegaskan, hal itu tergantung surat keputusan dari masing-masing partai politik para anggota dewan ini. Selain menyangkut usulan pimpinan definitif dan kelengkapan dewan ini, SK dari masing-masing partai politik itu juga terkait dengan pimpinan fraksi.
“Terkait usulan pimpinan DPRD, kalau di PKS itu kewenangannya ada di pusat (dewan pimpinan pusat). Kita dengar juga tadi dari Partai Gerindra juga kewenangannya dari DPP. Kalau itu masuk semuanya, ya kita ingin percepat (pembentukan kelengkapan dewan dan lainnya),”pungkas legislator yang juga Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat ini.(Ari/Red)
