BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Pemerintah Provinsi daerah (pemdaprov) Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Panataan Ruang (BMPR) berencana untuk melakukan standarisasi jalan-jalan provinsi di seluruh kabupaten/kota se Jabar .Dengan meningkatkan kapasitas jalan provinsi menjadi 7 meter.
Upaya yang dilakukan pemdaprov tersebut di apresiasi dan siap di dukung penuh para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Menurut Anggota DPRD Jabar, H.Dady Rohanady dari Fraksi Pratai Gerindra, Standarisasi lebar jalan provinsi memang dibutuhkan agar bisa dilalui kendaraan yang akan melintasinya kala berpapasan.
Data dari Dinas BMPR Jabar disebutkan bahwa Jalan Provinsi diwilayah Jabar ada sepanjang 2.360 kilometer, dari sepanjang jalan provinsi tersebut ada sekitar 75 persen belum sesuai dengan standar yaitu 7 Meter yang panjangnya mencapai 1.777 kilometer. “Ada yang masih 4 meter, 5 meter.
Dari data tersebut, Daddy mengatakan, menunjukan ketidak standarnya jalan provinsi. Namun, kita juga memaklumi, atas ketidak samaan lebarnya jalan provinsi. Hal ini karena beberapa ruas jalan provinsi merupakan "hasil kenaikan kelas". Semula jalan tersebut adalah jalan kabupaten/kota yang "dinaikkan statusnya" menjadi jalan provinsi.
“DPRD siap mendukung karena pekerjaan tersebut benar-benar menjadi tupoksi Dinas BMPR. Yang pasti, DPRD butuh informasi yang lengkap terkait semua data dan perencanaan pembangunan tersebut secara menyeluruh”, kata Daddy kepada media di Gedung DPRD Jabar, terkait rencana Dinas BMPR untuk lelakkukan jalan provinsi di seluruh wilayah Jabar, Rabu (4/9-2019).
Namun, Dewan harus tahu bahwa pekerjaan tersebut, kalau toh dilakukan secara gradual, selesai kapan dan butuh biaya berapa. Sampaikan pula tahapannya kepada dewan, ujar mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar periode 2014-2019 ini.
“Saya rasa DPRD Provinsi Jabar periode 2019-2024 akan mendukung semua program, asalkan jelas dan terukur. Kalau tidak, mereka pasti "mengejar". Bahkan, bisa jadi tidak menyetujui/menolak usulan tersebut, hal ini jangan sampai terjadi,tegasnya.
Menurutnya sebagai provinsi yang beberapa tahun menjadi juara perencanaan di tingkat nasional, dan 8 kali mendapat WTP dari BPK RI, mestinya perencanaan pembangunan Jabar ke depannya jauh lebih baik lagi,pungkasnya.(Ari/Red)
