BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Aset Pemerintah provinsi Jawa Barat banyak tersebar di berbagai tempat di 27 kabupten maupun kota sejabar.
Sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Satpol PP Provinsi Jawa Barat berwenang mengamankan aset milik pemerintah daerah.
Sekretaris Satpol PP Provinsi Jawa Barat Bapak Drs. Sapta Yulianto Dasuki akui masih lemah dalam menjaga dan mengelola aset. Adapun anggaran yang digelontarkan untuk patroli aset Rp 600 Juta per tahun.
“Kita memang masih lemah dalam menjaga dan mengelola aset,” kata Sapta saat jumpa wartawan dalam giat bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di halaman parkir timur Gedung Sate, Jl Diponegoro No 22. kota Bandung, Kamis, 2 Mei 2019.
Sapta menjelaskan, seharusnya pengelola aset langsung melakukan peringatan saat mengetahui ada orang tidak berkepentingan menempati lahannya.
Lebih lanjut dikatakannya, “Pak, punten didie tekening ngawangun (pak, maaf disini tidak boleh membangun),” tuturnya seraya mengatakan yang terjadikan sekarang, sepertinya ada aksi pembiaran, seolah-olahkan disetujui.Kalau dibiarkan, kan seolah-oleh di acc,jelas Sapta.
Jadi, pemilik aset harus bertindak maksimal, agar asetnya aman dari jangkauan orang tidak berkepentingan, selain melakukan peneguran, juga aset tersebut juga harus dipasang plang.
“Sudah dibuatkan plang saja masih banyak yang mendirikan tiang, bagaimana kalau tidak ada plangnya,” terangnya.
Sapta juga mengatakan, Satpol PP setiap tahunnya hanya digelontarkan anggaran senilai Rp 600 juta untuk patroli. Itupun hanya untuk patroli di rumah dinas Sekda, Gedung Sate, Rumah Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kita hanya punya anggaran patroli saja, nilainya Rp 600 juta. Untuk anggaran patroli lainnya, diserahkan ke kabupaten/kota,” pungkasnya.
Berdasarkan informasi yang di dapat media,terkait tanah yang menjadi aset Pemda Provinsi Jawa Barat, Ada sekitar 4.000-an dari 5.000-an aset tanah milik Pemprov Jabar belum tersertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat.(Ari/Red)
