BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar terus melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Terbaru, pihak Kejati Jabar mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
Kepala Kejati Jabar, Raja Nafrizal, mengatakan,"Jadi hari ini kami mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Ini tidak hanya di Kejati Jabar saya tapi juga di Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jabar," tuturnya kepada media, usai acara pencanangan, di Kantor Kejati Jabar, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Kamis (10/1/2019).
Lebih lanjut dikatakannya lewat pencanangan itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan integritas aparaturnya, dalam rangka memberikan pelayanan publik. Selama ini, dirasakan masih ada hal yang mengganjal dan menjadi catatan.
"Ini bagian dari reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi pemerintahan berjalan lebih baik lagi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Inti dari semua itu, lanjut Raja, memang tak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Pihaknya berkeinginan agar seluruh aparatur kejaksaan, khususnya di Jawa Barat, memiliki kualitas yang lebih baik.
"Tentunya berkaitan dengan integritas. Bagaimana aparatur ini membangun layanan bebas korupsi. Jadi ada enam zona perubahan yang kami tingkatkan, di antaranya soal maindset dan etos kerja," papar Raja.
Ia pun mencontohkan perubahan yang dilakukan terkait dicanangkannua WBK dan WBBM. Dari sisi pelayanan publik, layanan diperbaiki termasuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.
"Termasuk individu dari masing-masing aparaturnya, baik mulai dari Kajati sampai pegawai yang paling kecil. Kami juga akan hapuskan jual beli perkara, dan mempermudah pengurusan pengerjaan perkara. Bahkan kalau ada jaksa yang nakal, pasti akan kami tindak," pungkasnya.(Red)
Kepala Kejati Jabar, Raja Nafrizal, mengatakan,"Jadi hari ini kami mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Ini tidak hanya di Kejati Jabar saya tapi juga di Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Jabar," tuturnya kepada media, usai acara pencanangan, di Kantor Kejati Jabar, Jln. L.L.R.E Martadinata, Kota Bandung, Kamis (10/1/2019).
Lebih lanjut dikatakannya lewat pencanangan itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan integritas aparaturnya, dalam rangka memberikan pelayanan publik. Selama ini, dirasakan masih ada hal yang mengganjal dan menjadi catatan.
"Ini bagian dari reformasi birokrasi, bagaimana birokrasi pemerintahan berjalan lebih baik lagi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
Inti dari semua itu, lanjut Raja, memang tak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang mencari keadilan. Pihaknya berkeinginan agar seluruh aparatur kejaksaan, khususnya di Jawa Barat, memiliki kualitas yang lebih baik.
"Tentunya berkaitan dengan integritas. Bagaimana aparatur ini membangun layanan bebas korupsi. Jadi ada enam zona perubahan yang kami tingkatkan, di antaranya soal maindset dan etos kerja," papar Raja.
Ia pun mencontohkan perubahan yang dilakukan terkait dicanangkannua WBK dan WBBM. Dari sisi pelayanan publik, layanan diperbaiki termasuk penyediaan ruangan khusus bagi masyarakat yang akan melapor, serta fasilitas yang ramah disabilitas.
"Termasuk individu dari masing-masing aparaturnya, baik mulai dari Kajati sampai pegawai yang paling kecil. Kami juga akan hapuskan jual beli perkara, dan mempermudah pengurusan pengerjaan perkara. Bahkan kalau ada jaksa yang nakal, pasti akan kami tindak," pungkasnya.(Red)
