BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,-Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat itu mengungkapkan Atalia Praratya Ridwan Kamil menilai penanganan human trafficking
atau perdagangan manusia di Jawa Barat masih terkendala koordinasi antar
dinas dan lembaga. Masing-masing dinas dan lembaga dinilai masih
bekerja secara individu, sehingga tidak ada sinkronisasi data perihal
perdagangan manusia.
"Jadi sekarang data (perdagangan manusia) di provinsi tidak nyambung
dengan yang terjadi di kota dan kabupaten, jadi ratusan kasus di Kota
Bandung itu belum terinformasikan pada kami,"
katanya kepada media seusai acara Jabar Punya Informasi (Japri) , di depan halaman museum
gedungsate jalan Diponegoro no 22 kota Bandung, Kamis (10/1/2019).
Menurut Atalia, pihaknya beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan dinas serta lembaga terkait lainnya akan segera melakukan rapat koordinasi. Hal tersebut, dilakukan guna mempermudah penanganan kasus serupa di kemudian hari.
"Kami nanti akan segera duduk bersama-sama dengan para dewan pakar
yang peduli perlindungan anak, agar kerja kita lebih terkolaborasikan,"
jelasnya yang juga akan segera dilantik menjadi Ketua Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat tersebut.
Meski demikian, angka kasus perdagangan manusia di Jawa Barat sendiri
saat ini tercatat mengalami penurunan berdasarkan data yang dihimpun
P2TP2A Jabar . Tercatat hampir 50% kasus berkurang di 2018 pungkasnya.(Ari/Red)
