Hal itu disampaikan Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat kepada sejumlah wartawan di Kantor KPU Jabar Jl. Garut 11 Bandung, Jumat (29/6).
Menurutnya, rasa aman dan informasi yang menyejukkan juga berpengaruh terhadap citra postif pemilu di mata masyarakat. "Suasana ini menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk memperbaiki nasib. Yang beruntung bisa lebih beruntung," ujarnya.
Terkait proses rekapitulasi suara, Yayat menjelaskan saat ini masih berlangsung di kecamatan hingga 4 Juli mendatang. Selanjutnya, 4 sampai 6 Juli rekapitulasi di KPUD Kabupaten/Kota, dan 6 hingga 9 Juli direkap di KPU Jabar.
Menurutnya, rasa aman dan informasi yang menyejukkan juga berpengaruh terhadap citra postif pemilu di mata masyarakat. "Suasana ini menjadi jembatan emas bagi masyarakat untuk memperbaiki nasib. Yang beruntung bisa lebih beruntung," ujarnya.
Terkait proses rekapitulasi suara, Yayat menjelaskan saat ini masih berlangsung di kecamatan hingga 4 Juli mendatang. Selanjutnya, 4 sampai 6 Juli rekapitulasi di KPUD Kabupaten/Kota, dan 6 hingga 9 Juli direkap di KPU Jabar.
"Jika selisih suara antara juara satu dengan juara dua lebih dari 0,5%, maka KPU bisa menentukan Paslon terpilih. Namun sebaliknya, jika selisih suara paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara akhir maka kami mempersilahkan Paslon yang merasa keberatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya memakan waktu 45 hari," jelasnya.
Dikatakan Yayat, proses rekapitulasi dilakukan dalam sidang pleno terbuka, sehingga siapapun boleh mengoreksi sepanjang memiliki data pendukung.
Dikatakan Yayat, proses rekapitulasi dilakukan dalam sidang pleno terbuka, sehingga siapapun boleh mengoreksi sepanjang memiliki data pendukung.
"Ada dua hal yang bisa dipermasalahkan yakni penyimpangan prosedur dan perbedaan hasil penghitungan KPU dengan hasil penghitungan Paslon. Yang jelas harus didukung data otentik atau orisinil," tuturnya.(Red)
