Dalam audiensi tersebut, KNASN meminta dukungan dari DPRD Jabar dalam memperjuangkan hak pegawai honorer.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan,"Mereka meminta rekomendasi dukungan agar revisi UU ASN segera dibahas dalam rapat pimpinan," jelas politisi senior partai berlambang Banteng Moncong putih ini saat di hubungi wartawan di Bandung Jumat (1/6).
Lebih lanjut dikatakan Ineu selain itu, KNASN juga menyampaikan aspirasi mengenai fasilitas yang tidak didapat pegawai honorer.
Selain itu mereka menyampaikan soal perbaikan pelayanan untuk kesehatan pengembangan sumber daya manusia, manajerial pengelolaan badan usaha daerah,jelas wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Ditambahkan mantan sekretaris Komisi IV ini, bahwa KNASN meminta DPRD Jabar ikut mengawal isu ini dan ikut mempertanyakan masalah ini ke kementerian terkait.
Sementara itu sebelumnya Ketua Umum KNASN, Mariani, mengatakan bahwa tuntutan utamanya dalah pada Kementerian PAN RB dan Kemenkumham.
KNASN menuntut segera direvisinya pasal 131 A Undang-undang No. 4 tentang ASN.
Beberapa tuntutan di antaranya adalah mengenai pengangkatan ASN, THR, dan penghapusan outsourcing."Kami berjuang untuk tri layak, yaitu layak kerja, layak upah, dan layak hidup," pungkasnya. (Ari/Red)
