Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam acara menerima langsung sertifikat penilaian tersebut dari Menteri PAN-RB RI Asman Abnur di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Dipongeroro No. 22, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018) mengatakan, dengan nilai yang sangat memuaskan itu artinya pemeritah sudah melakukan kinerjanya dengan tepat sasaran.
"Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari outputdari sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan," kata Aher panggilan Ahamd Heryawan.
Lebih lanjut, Aher memaparkan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan Pohon Kinerja. Alur kinerja harus tegas, mulai dari Penjabaran Visi dan Misi - Penyebaran Visi dan Misi - Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati) - IKU SKPD - Rincian dan Biaya Program - Unit Program - Output Program (evaluasi dan manfaat) - Outcome Program (manfaat jangka panjang).
"Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Ketika itu bisa diukur dengan baik atau jelas, dengan terukur dan transparan, itulah disebut akuntabel," ujarnya.
Predikt 'A' yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai 'A', yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut. Termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016."Tetapi yang dapat nilai C kemudian banyak yang berubah menjadi B," tutur Aher.
Kota yang mendapatkan nilai akuntabilisas A hanya kota Bandung. Sedangkan yang nilai C yaitu Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.
Dalam kesempatan itu Aher juga berkomitmen dengan kabupaten/kota untuk menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Asman Abnur mengatakan, birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan kita. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.
Asman menekankan, bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan. Saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.
"Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat," kata Asman dalam sambutannya.
Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. "Saya minta Pak Gubernur Jabar jadi member tetap. Jadi kalau kita ada acara ini di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara," ucapnya.
Hal lain yang menjadi penekanan Asman, yaitu jiwa kerja yang harus dimiliki para ASN. Pertama, hospitality. Jiwa melayani dan keramahtamahan dalam pelayanan kepada publik. Kedua, entrepeneur. ASN harus memiliki sikap tidak ingin rugi. Artinya, anggaran yang ada harus bisa didayagunakan dengan baik atau tidak sia-sia,pungkasnya.(Rls/Red)
