BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Wakil Ketua DPD RI, Siska Marleni menilai, implementasi Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah belum optimal. Padahal, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam menumbuhkan perekonomian dengan konsep syariah.
"Untuk regulasi sudah baik. Tapi memang penerapan dari peraturan belum bisa menunjang pengembangan perbankan syariah," kataya kepada wartawan di Kantor BJB, Jln. Naripan Kota Bandung, Rabu (21/3/2018).
Menurut Siska, masih ditemukan sejumlah kendala sehingga peningkatan perbankan syariah belum signifikan antara lain kompetensi sumber daya manusia yang harus memahami konsep syariah secara komprehensif dan membedakan dengan bank konvensional.
"Eksekusinya masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat perbankan syariah. Soal literasi dan inklusi juga harus diperhatikan," katanya.
Oleh karena itu, ia pun mengingatkan kepada para pelaku jasa keuangan agar mencari solusi terhadap kompleksitas kendala tersebut sehingga jarak antara potensi dan kendala tidak terlalu jauh. "Bentuk dukungan bisa dalam bentuk pendekatan pemerintah atau kebijakan nyata yang membantu bank syariah berkembang," tuturnya.
Direktur Komersial dan UMKM bank BJB, Agus Gunawan mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan DPD RI untuk menghimpun masukan dan informasi mengenai perbankan syariah yang mengakibatkan posisi perekonomian lebih baik.
"DPD 'kan mendengar aspirasi daerah untuk nasional. Perbankan butuh keberpihakan soal kebijakan yang riil untuk membantu perbankan syariah. BJB juga selalu mendukung tumbuh kembang bank syariah BJN agar maju pesat," terangnya.
Agus menyebut, aset BJB syariah tembus Rp 7,7 triliun. "Tahun ini kami optmistis dapat memberi kontribusi yang positif karena ada perkembangan cukup baik," pungkasnya.(Red/Rls)
"Untuk regulasi sudah baik. Tapi memang penerapan dari peraturan belum bisa menunjang pengembangan perbankan syariah," kataya kepada wartawan di Kantor BJB, Jln. Naripan Kota Bandung, Rabu (21/3/2018).
Menurut Siska, masih ditemukan sejumlah kendala sehingga peningkatan perbankan syariah belum signifikan antara lain kompetensi sumber daya manusia yang harus memahami konsep syariah secara komprehensif dan membedakan dengan bank konvensional.
"Eksekusinya masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat perbankan syariah. Soal literasi dan inklusi juga harus diperhatikan," katanya.
Oleh karena itu, ia pun mengingatkan kepada para pelaku jasa keuangan agar mencari solusi terhadap kompleksitas kendala tersebut sehingga jarak antara potensi dan kendala tidak terlalu jauh. "Bentuk dukungan bisa dalam bentuk pendekatan pemerintah atau kebijakan nyata yang membantu bank syariah berkembang," tuturnya.
Direktur Komersial dan UMKM bank BJB, Agus Gunawan mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan DPD RI untuk menghimpun masukan dan informasi mengenai perbankan syariah yang mengakibatkan posisi perekonomian lebih baik.
"DPD 'kan mendengar aspirasi daerah untuk nasional. Perbankan butuh keberpihakan soal kebijakan yang riil untuk membantu perbankan syariah. BJB juga selalu mendukung tumbuh kembang bank syariah BJN agar maju pesat," terangnya.
Agus menyebut, aset BJB syariah tembus Rp 7,7 triliun. "Tahun ini kami optmistis dapat memberi kontribusi yang positif karena ada perkembangan cukup baik," pungkasnya.(Red/Rls)
