“"Keluhan yang disampaikan pihak sekolah masih sama, yaitu mengenai sarana dan prasarana. Hal ini harus tetap mendapat perhatian untuk dicarikan solusinya oleh Dinas Pendidikan Provinsi, supaya problematika seperti ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya di Balikpapan, Kaltim (22/3).
Dalam kunjungan spesifik komisi yang membidangi pendidikan tersebut, Fikri menyampaikan pelaksanaan UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Kalimantan Timur rata-rata lebih dari 57% meski sebagian sekolah bergabung ke sekolah lain.
Dalam kunjungan spesifik komisi yang membidangi pendidikan tersebut, Fikri menyampaikan pelaksanaan UNBK tingkat SMA tahun 2018 di Kalimantan Timur rata-rata lebih dari 57% meski sebagian sekolah bergabung ke sekolah lain.
Ia menguraikan, “Disparitas antar kota/kabupaten yang melaksanakan UNBK juga relatif tinggi. Dari 10 kota/kabupaten di Kaltim, hanya Kota Bontang dan Kabupaten Penajam Paser Utara yang melaksanakan UNBK secara mandiri.”
Untuk tahun 2018 ini, pelaksanaan UNBK secara mandiri ada 50% sekolah, 15% bergabung dengan sekolah lain dan 35% lainnya belum siap melaksanakan UNBK. Untuk tingkat SMK, UNBK akan dimulai pada tanggal 2-5 April dan 9-12 April untuk SMA/MA. Sementara untuk susulan akan diselenggarakan 17 dan 18 April.
Menurut Fikri, langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sarpras adalah dengan menyelenggarakan secara bergelombang dengan sistem pergantian (shift). Namun, penyelenggaraan tersebut memiliki risiko terjadinya kebocoran soal ketika pergantian tersebut.
Pada kesempatan tersebut yang juga menghadirkan sejumlah elemen terkait, ia menyampaikan harapannya agar pihak-pihak terkait seperti PLN dan Telkom siap dalam pelaksanaan UNBK tersebut, khususnya di Kaltim.(Red/Rls)
Untuk tahun 2018 ini, pelaksanaan UNBK secara mandiri ada 50% sekolah, 15% bergabung dengan sekolah lain dan 35% lainnya belum siap melaksanakan UNBK. Untuk tingkat SMK, UNBK akan dimulai pada tanggal 2-5 April dan 9-12 April untuk SMA/MA. Sementara untuk susulan akan diselenggarakan 17 dan 18 April.
Menurut Fikri, langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan sarpras adalah dengan menyelenggarakan secara bergelombang dengan sistem pergantian (shift). Namun, penyelenggaraan tersebut memiliki risiko terjadinya kebocoran soal ketika pergantian tersebut.
Pada kesempatan tersebut yang juga menghadirkan sejumlah elemen terkait, ia menyampaikan harapannya agar pihak-pihak terkait seperti PLN dan Telkom siap dalam pelaksanaan UNBK tersebut, khususnya di Kaltim.(Red/Rls)
