Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengaku, banyak menerima keluhan infrastruktur dari masyarakat selama Reses 1 Tahun Tahun Sidang 2018.
Menurut legislator dari Fraksi Gerindra ini, masalah infrastruktur masih banyak yang belum terpenuhi di beberapa daerah Jabar, seperti di daerah pemilahannya yaitu di Kota Depok dan Bekasi.
Lebih Lanjut dikatakannya Sekretaris DPD Parti Gerindra Jabar ,hal ini (infrastruktur, jalan salah satunya) karena dana terbatas sehingga kegiatan infrastruktur dari pembangunan jalan baru, perbaikan jalan sampai ke irigasi masih banyak yang belum terpenuhi,tutr Harris kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Rabu (7/3).
Selain itu keluhan utama juga yakni gorong-gorong di pedesaan banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Meskipun termasuk wilayah garapan kabupaten/kota setempat, pihaknya siap menampung keluhan tersebut, terutama hal itu dari konstituennya.
Kemudian, persoalan yang tak kalah banyak dikeluhkan masyarakat adalah layanan kesehatan yang masih kurang. Jumlah puskesmas yang masih terbatas ditambah dengan jarak antar puskesmas hingga ke rumah sakit cukup jauh, menjadi kendala masyarakat terutama di pedesaan."Ini yang banyak dikeluhkan masyarakat banyak dan perlu segera ditindaklanjuti," jelas Harris.
Ditambahkannya permasalahan lain yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Jawa Barat adalah soal RKB atau Ruang Kelas Baru. Akibatnya, lanjut Harris, banyak siswa tingkat SLTA tidak bisa sekolah karena kuota dan ruangan kelas yang terbatas di banyak sekolah Jabar.
"Anak ditingkat SLTA banyak tidak sekolah karena RKB terbatas, dan mengingat kewenangan SLTA masuk kewenangan Provinsi Jawa Barat nanti akan kami usulkan (kepada Dinas Pendidikan Jabar) untuk duduk bersama mencari solusinya dengan memperbanyak ruang kelas baru," pungkasnya.(Ari/Red)
