JAKARTA,LENTERAJABAR.COM-Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebutkan pendidikan vokasi di Indonesia memiliki potensi untuk bangkit. Hal tersebut diungkapkannya dalam RDPU Komisi X dengan Indonesia German Maritime Forum (IGMF) dan Institut fur Fertigungtechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), Senin (2/10) lalu.
Fikri menilai kebangkitan pendidikan vokasi mampu bangkit karena untuk bidang maritim saja, akan ada pesanan kapal-kapal besar dari negara lain dengan teknologi Jerman dengan potensi bisnis 1,33 triliun dollar per tahun. “Tenaga kerja profesional dan tenaga ahlinya tentu dari Indonesia. Ini kesempatan bagi bangkitnya pendidikan vokasi kita,” ujar Fikri.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kita dapat mencontoh bagaimana pemerintah Jerman mengelola pendidikan vokasi mereka. Pendidikan vokasi di negara Eropa Barat tersebut memiliki empat prinsip. Pertama, kerjasama pemerintah dan industri. Keduanya bertanggung jawab menyusun kerangka pendidikan kejuruan dan pelatihan. Prinsip kedua, penerapan standar nasional sehingga kualitas pendidikan sekolah kejuruan terjamin. Ketiga, kualifikasi tenaga pendidikan yang harus menguasai konsep Pedagogik Kejuruan. Keempat, ketersediaan institusi penelitian.
“Dalam mengadopsi pendidikan vokasi di Jerman tersebut tentu perlu ada penyesuaian. Untuk itu, kita perlu berbenah dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Kadin. Di Indonesia, masih ada jarak antara dunia industri dan pendidikan. Kadin dapat menjadi jembatan ideal bagi terhubungnya dunia industri dan pendidikan, sehingga kegiatan 70% di perusahaan dan 30% di kelas dalam pendidikan vokasi dapat terpenuhi dengan baik,” lanjut anggota legislatif yang pernah menjadi guru SMK tersebut.
Selain itu, dengan terhubungnya antara industri dan pendidikan, produksi lulusan juga akan sesuai dengan kebutuhan industri. “Kadin tentu tahu persis kompetensi dan kemahiran apa saja yang dibutuhkan oleh dunia industri,” tutup Fikri.(Red)
Fikri menilai kebangkitan pendidikan vokasi mampu bangkit karena untuk bidang maritim saja, akan ada pesanan kapal-kapal besar dari negara lain dengan teknologi Jerman dengan potensi bisnis 1,33 triliun dollar per tahun. “Tenaga kerja profesional dan tenaga ahlinya tentu dari Indonesia. Ini kesempatan bagi bangkitnya pendidikan vokasi kita,” ujar Fikri.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kita dapat mencontoh bagaimana pemerintah Jerman mengelola pendidikan vokasi mereka. Pendidikan vokasi di negara Eropa Barat tersebut memiliki empat prinsip. Pertama, kerjasama pemerintah dan industri. Keduanya bertanggung jawab menyusun kerangka pendidikan kejuruan dan pelatihan. Prinsip kedua, penerapan standar nasional sehingga kualitas pendidikan sekolah kejuruan terjamin. Ketiga, kualifikasi tenaga pendidikan yang harus menguasai konsep Pedagogik Kejuruan. Keempat, ketersediaan institusi penelitian.
“Dalam mengadopsi pendidikan vokasi di Jerman tersebut tentu perlu ada penyesuaian. Untuk itu, kita perlu berbenah dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Kadin. Di Indonesia, masih ada jarak antara dunia industri dan pendidikan. Kadin dapat menjadi jembatan ideal bagi terhubungnya dunia industri dan pendidikan, sehingga kegiatan 70% di perusahaan dan 30% di kelas dalam pendidikan vokasi dapat terpenuhi dengan baik,” lanjut anggota legislatif yang pernah menjadi guru SMK tersebut.
Selain itu, dengan terhubungnya antara industri dan pendidikan, produksi lulusan juga akan sesuai dengan kebutuhan industri. “Kadin tentu tahu persis kompetensi dan kemahiran apa saja yang dibutuhkan oleh dunia industri,” tutup Fikri.(Red)