BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menetapkan status siaga terhadap bencana banjir dan longsor tahun 2017 dan saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap penetapan status siaga kekeringan yang sudah ditetapkan pada Agustus.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan,"Perkiraan kita kekeringan itu akan sampai Oktober, tapi di akhir September sudah mulai hujan dan pada awal Oktober sudah banyak hujannya, nanti kita evaluasi status yang lama kemudian kita hadirkan siaga bencana banjir dan longsor," kata Kang Aher sapaan akrab pria ini kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Delegasi Bisnis Timur Tengah (peserta Indonesia Middle East Update 2017) di Gedung Sate Bandung, Senin (9/10/2017).
Lebih lanjut Aher mengatakan jika di sebuah kabupaten/kota terjadi bencana alam dan langsung bisa ditangani oleh BPBD atau pihak terkait maka tidak diperlukan penetapan status siaga atau darurat bencana.
Menurut dia setiap tahunnya Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran Rp 75 miliar dana tak terduga untuk kepentingan penanganan bencana alam.
"Dan saya sering bilang Jabar itu aman soal logistik (bencana alam). Saya sadar penduduk Jabar itu banyak. Sebanyak 3.200 ton beras ada, Insya Allah bencana di mana pun mitigasi bencana siap," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan , BPBD Jabar bersama BPBD Pangandaran telah melakukan berbagai upaya penanganan korban bencana banjir dan longsor,ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya upaya yang dilakukan di antaranya mendirikan tenda untuk tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum,tuturnya seraya menambahkan BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan instan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya,jelas Dicky.
Ditambahkan Dicky Saromi saat ini, kami masih terus di lokasi untuk mendata terus jumlah korban dan berbagai kebutuhan yang diperlukan semua korban bencana," pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan Jabar ini. (Red/Hms)
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan,"Perkiraan kita kekeringan itu akan sampai Oktober, tapi di akhir September sudah mulai hujan dan pada awal Oktober sudah banyak hujannya, nanti kita evaluasi status yang lama kemudian kita hadirkan siaga bencana banjir dan longsor," kata Kang Aher sapaan akrab pria ini kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Delegasi Bisnis Timur Tengah (peserta Indonesia Middle East Update 2017) di Gedung Sate Bandung, Senin (9/10/2017).
Lebih lanjut Aher mengatakan jika di sebuah kabupaten/kota terjadi bencana alam dan langsung bisa ditangani oleh BPBD atau pihak terkait maka tidak diperlukan penetapan status siaga atau darurat bencana.
Menurut dia setiap tahunnya Pemprov Jawa Barat mengalokasikan anggaran Rp 75 miliar dana tak terduga untuk kepentingan penanganan bencana alam.
"Dan saya sering bilang Jabar itu aman soal logistik (bencana alam). Saya sadar penduduk Jabar itu banyak. Sebanyak 3.200 ton beras ada, Insya Allah bencana di mana pun mitigasi bencana siap," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dicky Saromi mengatakan , BPBD Jabar bersama BPBD Pangandaran telah melakukan berbagai upaya penanganan korban bencana banjir dan longsor,ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya upaya yang dilakukan di antaranya mendirikan tenda untuk tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum,tuturnya seraya menambahkan BPBD Jabar telah mengirimkan bantuan berupa makanan instan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya,jelas Dicky.
Ditambahkan Dicky Saromi saat ini, kami masih terus di lokasi untuk mendata terus jumlah korban dan berbagai kebutuhan yang diperlukan semua korban bencana," pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan Jabar ini. (Red/Hms)