Daddy Gerindra: APBN RP 350 MILIAR UNTUK BIJB DIBATALKAN
Daddy: Mungkinkah BIJB Memberangkatkan Haji 2018?
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Rencana kucuran dana APBN sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2018 dibatalkan. Dana sebesar itu pada mulanya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter. Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta seperti dikutip Wakil Daddy menyatakan, "Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan.
Mengingat dampak pembatalan itulah kemudian Komisi IV melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jabar dan PT BIJB di lokasi bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka tersebut. Dalam rapat terungkap bahwa PT BIJB juga merasa terkejut dengan adanya pembatalan alokasi dana APBN tersebut.
"PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat sedangkan pembangunan sisi udara didanai APBN," tambah Daddy yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dan berasal dari dapil Cirebon-Indramayu ini kepada wartawan di DPRD Jabar, Selasa (3/10/2017).
Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II membuat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN.
Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati (yang ditunjuk melalui BUBU yang dimilikinya) terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang runway menjadi 3.000 meter.
"Kami tidak ingin hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak. Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Mengapa?
Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena sampai saat ini runway baru 2.500 meter."jelas politisi senior partai Gerindra ini.
Beroperasinya BIJB Kertajati pasti akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. Jadi, kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektre itu segera terwujud," ujar Daddy.
Meskipun Kemenhub sudah menunjuk BUBU PT AP II yang menjadi operator, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara serius antara PT BIJB dengan PT AP II. Misalnya, soal besaran saham masing-masing pihak dan kewajiban setoran modal serta tenor PT AP II menjadi operator.
Pengoperasian sebuah bandara memang bukanlah perkara mudah. "Seandainya PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, tampaknya pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati pertama kali pada tahun 2018 hanyalah isapan jempol belaka. Pertanyaannya: siapkah PT BIJB mengantisipasi kemungkinan tersebut?" pungkas Daddy.(Red)
Daddy: Mungkinkah BIJB Memberangkatkan Haji 2018?
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Rencana kucuran dana APBN sebesar Rp 350 miliar pada tahun anggaran 2018 dibatalkan. Dana sebesar itu pada mulanya untuk merealisasikan runway BIJB Kertajati menjadi sepanjang 3.000 meter. Demikian pernyataan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ketika Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat berkonsultasi ke Jakarta seperti dikutip Wakil Daddy menyatakan, "Dana sebesar itu dibatalkan pengalokasiannya oleh Kementerian Perhubungan.
"PT BIJB sendiri terkejut mendengar pembatalan itu. Mereka memang pada mulanya lebih concern pada pembangunan sisi darat sedangkan pembangunan sisi udara didanai APBN," tambah Daddy yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra dan berasal dari dapil Cirebon-Indramayu ini kepada wartawan di DPRD Jabar, Selasa (3/10/2017).
Perjanjian Kerja Sama antara PT BIJB dengan PT Angkasa Pura II membuat berlakunya PP Nomor 40 Tahun 2012 yang tidak memperkenankan masuknya APBN.
Kemenhub berjanji akan mengingatkan agar PT AP II dengan posisinya sebagai operator BIJB Kertajati (yang ditunjuk melalui BUBU yang dimilikinya) terus menyelesaikan rencana pekerjaan sebagaimana yang sudah diplot, termasuk memperpanjang runway menjadi 3.000 meter.
"Kami tidak ingin hanya karena adanya MoU PT BIJB dengan PT AP II lantas pembangunan bandara tersebut menjadi tersendat apalagi mangkrak. Pembangunan BIJB Kertajati amat diharapkan segera selesai sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat. Mengapa?
Padahal, dana tersebut diplot untuk menyelesaikan pembangunan runway pada tahun 2018. Dampaknya tentu sangat signifikan karena sampai saat ini runway baru 2.500 meter."jelas politisi senior partai Gerindra ini.
Beroperasinya BIJB Kertajati pasti akan menjadi salah satu pengungkit percepatan laju perekonomian Jabar. Jadi, kami sangat berharap agar pembangunan bandara di atas lahan 980 hektre itu segera terwujud," ujar Daddy.
Meskipun Kemenhub sudah menunjuk BUBU PT AP II yang menjadi operator, masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan secara serius antara PT BIJB dengan PT AP II. Misalnya, soal besaran saham masing-masing pihak dan kewajiban setoran modal serta tenor PT AP II menjadi operator.
Pengoperasian sebuah bandara memang bukanlah perkara mudah. "Seandainya PT AP II tidak bersedia melanjutkan pembangunan runway menjadi 3.000 meter, tampaknya pemberangkatan haji dari BIJB Kertajati pertama kali pada tahun 2018 hanyalah isapan jempol belaka. Pertanyaannya: siapkah PT BIJB mengantisipasi kemungkinan tersebut?" pungkas Daddy.(Red)
