Demikian juga dengan Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan beberapa negara yaitu kerjasama dengan Wallonia Region Belgia, Perfekture Shizouka Jepang, Khartoum State Sudan dan Souss Massa Region Maroko.
.
DPRD Jabar menggelar sidang paripurna DPRD Jabar dengan agenda persetujuan DPRD Jabar atas kerjasama Pemprov. Jabar dengan beberapa negara. Dalam sidang DPRD Jabar yang dipimpin Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari Kerjasama Pemprov. Jabar.
Pihak Komisi I DPRD Jabar dalam sidang paripurna tersebut yang dibacakan anggota Komisi I DPRD Jabar, Imas Nuraini, menyampaikan pendapat. Pertama, Pemda harus memperhatian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan peraturan yang berlaku di negara yang akan melaksanakan kerjasama.
Kedua, Pemda seharusnya mempersiapkan rencana dan program yang dikerjasamakan sesuai dengan fokus keunggulan dan potensi kedua belah pihak. Ketiga, Pemda harus mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana agar kerjasama tersebut dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.
Keempat, hubungan kerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik daerah maupun nasional. Kelima, kerjasama sister Province harus secara rinci dapat dituangkan dalam MoU dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Keenam, kiat-kiat perjanjian dan hubungan diplomatik tetap harus memperhatikan faktor lain seperti historis, perbedaan karakter, kebiasaan suatu Provinsi, bahasa, ideologi, agama, urusan pertanahan dan keamanan, ekspor dan impor, urusan visa, demokrasi dan sosial budaya.
Ketujuh, khusus untuk investasi asing ujar Imas pemerintah bersama DPRD Jabar harus terus melakukan pengawasan, khususnya berkenaan dengan rencana tata ruang Jabar, lingkungan dan kerjasama dalam pemenuhan tenaga kerja serta pembangunan kawasasan industri dan pembangunan infrastruktur.(Red)
