Artinya, di Indonesia jumlah penduduk usia produktif yang menopang usia tidak produktif berada dalam jumlah yang lebih banyak. “Ini sebuah keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Wendy Hartanto kepada wartawan seusai memberikan Kuliah Umum, "Kesiapan Menyongsong Bonus Demografi dan MEA " Dengan tema Membangun manusia Jawa Barat melalui melalui pendidikan yang merata dan berkualitas untuk memperoleh manfaat bonus Demografi "di Auditorium Anwar Musadda kampus UIN Sunan Gunung Djati Kot Bandung, Minggu (7/5).
Saat ini saja, rasio usia produktif Indonesia adalah 100 berbanding 53. Artinya, 100 orang penduduk usia produktif mampu menopang 53 orang usia tidak produktif.
Bonus demografi ini, menurut beberapa penelitian, akan mencapai kulminasinya pada tahun 2031 mendatang. Namun bukan berarti Indonesia bisa bersenang-senang begitu saja. Pasalnya, jika kondisi bonus demografi ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, yang terjadi adalah sebaliknya : kerugian yang dialami Indonesia.
"Kualitasnya harus ditingkatkan. Percuma kalau saat usia produktif tapi tidak memiliki pekerjaan atau bidang pekerjaannya tidak menguntungkan, kesejahteraannya tetap akan tertjnggal.”
Sebagai daerah penyangga ibu kota Negara, Jawa Barat mempunya tingkat bonus demografi tertinggi dibandingkan dengan berbagai provinsi lainnya. Wendy mengungkapkan, saat ini bonus demografi Jawa Barat berada pada rasio 100 berbanding 49. Berbeda dengan prediksi berbagai penelitian, era bonus demografi di Jawa Barat akan mencapai puncaknya dalam waktu yang lebih cepat, di tahun 2030 mendatang.
Sama seperti Indonesia, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, maka Jawa Barat pun akan berada di ambang kerugian. Program-program peningkatan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan pekerjaan harus dilakukan oleh Jawa Barat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus melihat penduduknya secara menyeluruh. Baik dari tingkat kesehatan, pendidikan, termasuk pekerjaan. Hal yang perlu diingat adalah, lantaran letak Jawa Barat berdekatan dengan ibu kota Negara, penduduk Jawa Barat juga banyak yang pergi merantau ke Jakarta.
Wendy juga menyarankan, untuk meningkatkan kualitas, Pemprov Jabar harus juga melakukan pendataan anak usia sekolah. “Memang ada program wajib belajar 9 hingga 12 tahun, tapi apakah program itu berjalan?,” ujarnya. Sekalipun program wajib belajar itu eksis, namun kenyataannya di lapangan masih banyak anak usia sekolah yang tidak diwajibkan belajar. Hal itu, lanjutnya, tentu akan mempengaruhi kualitas penduduk.
Oleh sebab itu, Wendy mencoba mengingatkan pemerintah untuk terus melakukaan pendataan dan memanfaatkan era bonus demografi yang kini sedang terjadi.
Acara Kulian Umum Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Wendy Hartanto dikuti 500 mahasiswa UIN dari Berbagai Jurusan,di hadiri juga Pembantu Dekan I UIN Sunan Gunung Djati,Enjang,Kepala Perwakilan BKKBN Jabar,Sugilar dan Kepala Dinas Kependudukan Pengendalian Keluarga Berencana Kota Bandung,Edi Marwoto.(Red/Hfa)
