Notification

×

Iklan

Iklan

BPKP : Pemerintah Provinsi Jawa Barat Meraih Predikat Bersih dan Transparan

Jumat, 20 Januari 2017 | 11:06 WIB Last Updated 2017-01-20T04:06:31Z
BANDUNG.LENTERAJABAR. COM - Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat  dalam laporan administrasi meraih predikat bersih dan transparan, atau clean and clear, untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hal ini terungkap dalam penyerahan laporan hasil pengawasan tahun 2016, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat  di Gedung Sate, Bandung, Jumat, (20/1/ 2017).

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Deni Suardini menuturkan, secara umum hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendapat penilaian yang sangat tinggi. "Untuk akuntabel keuangan, Provinsi Jawa Barat memang sudah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian). 

Namun selain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja juga sangat penting. Dan ternyata Pemprov Jabar untuk penyelengaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publiknya juga sudah clear and clean," katanya pada wartawn digedung sate.

Dengan hasil penilaian tersebut, menurut dia, Pemprov Jawa Barat merupakan daerah dengan pemerintahan yang layak.

Lebih lanjut dikataknya pemeriksaan dan pengawasan terhadap kinerja Pemprov Jabar tersebut dilakukan sepanjang tahun 2016. Adapun pengawasan ditujukan terkait bagaimana kinerja Pemprov memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya terdapat sejumlah indikator yang dijadikan penilaian. Diantaranya adalah bagaimana pemda mengawal pembangunan nasional dan daerah, memberikan kontribusi pada peningkatan kemandirian daerah, hingga mengamankan aset dan keuangan negara.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelesaikan proses laporan penyelenggaraan PON XIX Jabar 2016. "Laporan keuangan Pemprov Jabar, termasuk diantaranya penyelenggaran PON akan kami serahkan ke BPK. Paling akhir laporan disampaikan pada 31 Maret 2017 mendatang, jadi masih ada waktu untuk menyelesaikan," ujarnya.

Sejauh ini, proses penyelesaian laporan sudah memasuki tahap input data. Menurut Aher, BPKP ikut mengawal proses penyelesaian laporan, agar berjalan dengan baik dan tuntas sesuai batas waktu yang ditetapkan,pungkas pria berkacamat ini.(Fr/Hj)
×
Berita Terbaru Update