Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan,"Kami berharap kebijakan alih kelola SMA/SMK negeri yang per awal tahun 2017 ini bisa berdampak positif bagi angka partisipasi kasar sekolah menengah atas di Jawa Barat," tutur legislator dari PDIP di Bandung, Kamis (19/1/2017).
Menurut Ineu berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat angka partisipasi kasar untuk Sekolah Menengah Atas di Jawa Barat saat ini hanya 67 persen (tahun 2016).
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat daerah pemilihan Subang-Majalengka _Subang ini berharap dengan adanya alih kelola SMA/SMK negeri tersebut nantinya para guru SMA/SMK akan menerima tambahan perbaikan penghasilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Selama ini TPP guru itu ada yang dapat dan ada juga yang tidak. Pemprov bakal memberikan TPP terkait alih kelola ini, dan kami berharap TPP ini bisa menjadi motivasi bagi guru SMA/SMK negeri agar memberikan kinerja lebih baik lagi untuk dunia pendidikan di Jawa Barat,"jelasnyaa.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi mengungkapkan, pasca alih kelola SMU/SMK, pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk.
"Kami kemarin memperkuat pengokohan UPTD yang ada di Ciayumajakuning, kemarin juga kami sudah kumpulkan seluruh kepala sekolah untuk pengarahan dan penguatan tururnya seraya mengatakan alih kelola SMU/SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat.
Ditambahkan Hadadi, pihaknya menargetkan Provinsi Jawa Barat siap untuk menyelenggarakn UNBK dengan sukses minimal di angka 80 persen."Target kami adalah sukses UNBK Jabar. Jabar siap menyelenggarakan UNBK mudah-mudahan bisa sampai 80 persen. Kami juga ingin meningkatkan APK untuk sekolah menengah yang saat ini baru di angka 67 persen dan komitmen kami di tahun 2018 APK masyarakat Jabar bisa diatas 90 persen,"pungkasnya. (Ad/Sa)
