KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol.turun ke daerah pemilihan untuk menemui konstituen melalui kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 Di Desa Taringgul Tonggoh, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta Senin, 14 September 2026.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat , Maula Akbar yang akrab di sapa A Ula mengungkapkan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bagian dari tugas dan fungsi DPRD dalam memastikan program pemerintah daerah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut,A Ula menyerap berbagai aspirasi serta masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Menurut legislator partai berlambang kepala burung garuda ini, pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program yang telah direncanakan pemerintah benar-benar dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Kami ingin memastikan setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil)Jawa Barat X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
Berbagai persoalan dan aspirasi yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi serta disampaikan dalam pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
A Ula juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masukan dari masyarakat sangat penting. Karena dari sanalah kita bisa mengetahui apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan,” katanya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Maula Akbar berharap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat semakin efektif, akuntabel, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.(red/akp)
