BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Pemerataan fasilitas pendidikan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., di Memuji Coffee and Eatry, Pesona Taman Burung, Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Senin, 21 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan kebutuhan terhadap pembangunan sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Bandung Kulon. Kebutuhan tersebut menjadi perhatian karena wilayah Bandung Kulon memiliki jumlah penduduk yang besar, sementara ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA masih menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas lebih lanjut.
Mamat Rachmat menilai pemerataan fasilitas pendidikan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih dekat terhadap layanan pendidikan.
Salah satu hal yang turut dibahas adalah kemungkinan pemanfaatan lahan milik pemerintah yang memenuhi persyaratan luas dan akses untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, usulan tersebut masih memerlukan kajian serta pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
“Penyediaan fasilitas pendidikan perlu melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah. Kalau memang ada kebutuhan dan tersedia lahan pemerintah yang memenuhi persyaratan, tentu dapat dikaji lebih lanjut bersama pihak yang memiliki kewenangan,” ujar Mamat Rachmat.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan gedung, tetapi juga perlu mempertimbangkan akses masyarakat, kebutuhan peserta didik, serta perencanaan yang sesuai dengan kondisi wilayah.
Mamat Rachmat menegaskan, aspirasi mengenai pembangunan SMA di Bandung Kulon akan menjadi bahan pembahasan dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terus berjalan sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan dapat dipetakan secara lebih jelas dan menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan.
“Yang penting kebutuhan masyarakat terdokumentasi dengan baik dan dibahas melalui mekanisme yang sesuai. Pemerataan pendidikan membutuhkan perencanaan dan koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi,” katanya.(APK/VC)
