Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si.,dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Memuji Coffee and Eatry, Pesona Taman Burung, Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Senin, 21 September 2026.(foto istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., di Memuji Coffee and Eatry, Pesona Taman Burung, Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Senin, 21 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk adanya warga yang sebelumnya memperoleh pembiayaan pemerintah namun kemudian mengalami penonaktifan kepesertaan setelah perubahan data. Kondisi tersebut disebut menimbulkan kesulitan ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan dan harus mengeluarkan biaya secara pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Mamat Rachmat menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab perubahan status kepesertaan serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila terdapat ketidaksesuaian data.
“Yang penting masyarakat mendapat kepastian. Kalau ada perubahan status kepesertaan, harus jelas penyebabnya dan masyarakat tahu langkah apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan,” ujar Mamat Rachmat.
Menurutnya, persoalan administrasi kepesertaan tidak boleh membuat masyarakat kehilangan informasi mengenai akses pelayanan kesehatan yang tersedia. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan instansi terkait perlu diperkuat untuk membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan maupun penyelesaian kendala administrasi.
Pembahasan juga mencakup pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dan keterkaitannya dengan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam kondisi tertentu, perubahan status kepesertaan dapat menjadi persoalan bagi masyarakat ketika kebutuhan pelayanan kesehatan muncul secara mendesak.
Mamat Rachmat menekankan pentingnya informasi yang mudah dipahami mengenai kepesertaan, pembiayaan, prosedur pelayanan, rujukan, serta mekanisme pengaduan. Dengan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan administrasi kesehatan.
Selain persoalan kepesertaan, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pengalaman pendampingan masyarakat yang mengalami kondisi kesehatan serius dan menghadapi kendala dalam memperoleh penanganan. Hal ini menjadi bahan perhatian mengenai pentingnya koordinasi antara masyarakat, rumah sakit, pemerintah daerah, dan perangkat terkait.
“Pelayanan kesehatan membutuhkan koordinasi yang baik. Ketika ada persoalan administrasi maupun pembiayaan, masyarakat harus tahu harus berkomunikasi dengan siapa dan bagaimana prosedur penyelesaiannya,” katanya.
Mamat Rachmat menegaskan, aspirasi masyarakat mengenai pelayanan kesehatan akan menjadi bagian dari bahan pengawasan untuk melihat bagaimana pelayanan publik berjalan di lapangan serta mendorong perbaikan sesuai kewenangan masing-masing pihak.(APK/VC)
