Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si.,
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung informasi langsung dari masyarakat agar berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Informasi dari tingkat lingkungan dinilai penting untuk melihat sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si., saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Memuji Coffee and Eatry, Pesona Taman Burung, Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Senin, 21 September 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Mamat Rachmat menerima berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, kondisi rumah tidak layak huni, hingga kebutuhan alat bantu bagi warga.
Menurut Mamat Rachmat, pengawasan pemerintahan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme formal, tetapi juga membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai kondisi yang mereka hadapi sehari-hari. Informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk melihat apakah program pemerintah telah berjalan dan menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Informasi dari masyarakat di tingkat lingkungan penting untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari sana kita bisa melihat kebutuhan warga dan mendorong tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Mamat Rachmat.
Ia mencontohkan, persoalan yang disampaikan masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan status kepesertaan BPJS, kebutuhan pelayanan kesehatan, bantuan kursi roda, rumah yang membutuhkan penanganan melalui program Rutilahu, hingga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Drs. Mamat Rachmat, M.Si.,foto bersama konstituen seusai kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
Karena itu, menurut Mamat Rachmat, diperlukan saluran komunikasi yang mampu menyampaikan berbagai persoalan warga secara berjenjang. Pemerintah desa, pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta perangkat terkait dapat menindaklanjuti laporan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Mamat Rachmat juga menekankan pentingnya kualitas data dan proses verifikasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Informasi dari masyarakat perlu dihimpun dan diverifikasi agar bantuan maupun pelayanan dapat diberikan berdasarkan kondisi serta kebutuhan yang sebenarnya.
“Program pemerintah sudah dialokasikan melalui anggaran daerah. Yang penting adalah bagaimana pelaksanaannya bisa diawasi bersama agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi bukan hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga bagian dari partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, Mamat Rachmat mendorong masyarakat untuk terus menyampaikan informasi mengenai berbagai kebutuhan dan persoalan di lingkungan masing-masing melalui jalur yang tersedia. Informasi dari lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.(APK/VC)
