Caption:Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara (foto istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Banggar DPRD Jawa Barat memahami kondisi fiskal daerah, hingga akhirnya berencana mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal, dan perkiraan APBD Jabar Tahun 2026 defisit Rp5,9 Trilyun.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara mengatakan, pinjaman tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Perubahan APBD (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Rencana itu diambil setelah Jawa Barat menghadapi pengurangan transfer ke daerah (TKD) dan belum cairnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Itu sudah dalam pembicaraan, sudah kita sepakati dan akan kita masukkan nanti di perubahan anggaran, di perubahan APBD 2026," ujar Iswara kepada media, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).
Menurut Iswara, tekanan fiskal Jabar terjadi setelah transfer ke daerah pada 2026 berkurang Rp2,458 triliun.
Selain itu, masih terdapat kurang salur dari pemerintah pusat untuk periode 2023, 2024, dan 2025 yang nilainya mencapai kurang lebih Rp4 triliun.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar Rp1,222 triliun yang telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025. Namun, dana tersebut pun juga belum diterima Pemprov Jabar sampai dg pertengahan 2026 ini.
"Makanya ya tadi, asumsi kami TKD tidak berkurang, kurang salur dari pusat dapat masuk, DBH sdh masuk, kita memperkirakan tidak terjadi defisit. Tapi per hari ini kita harus realistis, faktanya TKD berkurang dan kurang salur DBH dari pusat blm cair" ucapnya.
Iswara mengatakan, Pemprov Jabar bersama DPRD sepakat tidak memangkas program-program strategis dan prioritas yang telah direncanakan.
Namun, pemerintah akan menyusun skala prioritas untuk menentukan belanja yang tetap dijalankan dan kegiatan yang harus diefisienkan.
"Pemprov dan DPRD sepakat program-program prioritas tidak kita kurangi. Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, tapi kegiatan2 yg diefisienken kita buat skala prioritas," katanya.
Kang Is sapaan akrab Iswara legislator partai berlambang pohon beringin ini menjelaskan, pinjaman Rp3,4 triliun tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.
Penggunaan dana itu, kata politisi senior partai golkar ini menerangkan mekanismenya mengikuti persyaratan dari Kementerian Keuangan dalam pengajuan pinjaman kepada PT SMI.
“Rp3,4 itu untuk infrastruktur. Jadi ke PT SMI itu ada persyaratan bahwa kegiatan yang bisa dibiayai itu adalah kegiatan infrastruktur," pungkas wkil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini (adv).
