CIANJUR.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), RK. Dadan Surya Negara secara simbolis menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat sepuluh desa yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan di Kabupaten Cianjur, Senin 3 Agustus 2026.
Program bantuan ini bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Jawa Barat, yang diinisiasi langsung oleh RK. Dadan Surya Negara selaku anggota Komisi II DPRD Jabar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) telah mengalokasikan sekitar 2.623 ton beras untuk cadangan pangan sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Cianjur mendapatkan alokasi sekitar 24,6 ton beras yang disebar ke 10 desa rawan pangan.
Dari kesepuluh desa tersebut diantaranya Desa Padamulya Kecamatan Pasirkuda, Desa Situhiang dan Pangadegan Kecamatan Pagelaran, Desa Sindangresmi dan Sindanghayu Kecamatan Takokak. Kegiatan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP) tersebut dipusatkan di Desa Pangadegan Kecamatan Pagelaran.
"Satu kepala keluarga menerima 10 kilogram beras, dan satu desa hampir rata-rata 500 KK. Total ada sekitar 20.420 kilogram atau 20 ton lebih (beras) yang disalurkan untuk lima desa," ujar Dadan.
"Kebetulan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar ada program namanya penanganan daerah rentan rawan pangan (PDRP), desa-desa itu diberikan bantuan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa beras,"kata Dadan.
"Saya sebagai anggota DPRD Jabar meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar untuk membantu Cianjur. Tapi yang membuat suratnya (pengajuan) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Cianjur," tutur politisi dari PartaimKeadilan Sejahtera ini.
"Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ketahanan pangan lokal serta meringankan beban ekonomi masyarakat yang berada di wilayah rawan pangan," harap Kang Dadan sapaan akrab RK Dadan Surya Negara.
Penyaluran bantuan beras ini dihadiri perwakilan dari DKPP Jawa Barat, DTPHPKP Cianjur, perangkat desa dan masyarakat. (adv)
