Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat(kesra) salah satunya pendidikan, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menyambut positif dan mendukung langkah yang dilakukan Pengelola Sekolah Manusia Unggul (Maung) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pelaku usaha di Jabar untuk mengintegrasikan dunia pendidikan dengan industri. Dengan adanya MoU di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini, pembelajaran di sekolah diharapkan sesuai sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menurut A Ula sapaan akrab Maula Akbar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa Sekolah Maung bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang kepala burung garuda ini menilai langkah strategis ini menandai babak baru sekaligus memperkuat komitmen kedua belah pihak dalam mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat yang berkualitas dan berkarakter.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyebutkan, MoU kali ini dihadiri sebanyak 13 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 26 perwakilan pelaku usaha, diantaranya PT Solu Filantropi Teknologi, PT Usaha Adi Sanggoro, Hotel Novotel Bogor hingga PT Sepa Coklat Indonesia.
Menurut Purwanto, terdapat 1.123 industri potensial di Jabar yang dapat mendukung peningkatan mutu lulusan SMK di Jabar. Adapun, jumlah SMK Maung di Jabar sebanyak 13 SMK yang memiliki 99 konsentrasi keahlian.
"Industri bisa jadi living lab anak-anak sehingga mereka tahu keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri," ucap Purwanto di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) , Senin (13/7/2026).
Sementara itu Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, MoU ini menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang masih cukup banyak terutama terkait ketenagakerjaan. Dengan demikian, sinergitas dan kolaborasi harus semakin dipererat.
Dalam lima tahun kedepan, lanjut Herman, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu, Pemprov Jabar mempersiapkan anak-anak untuk bekerja maupun berwirausaha.
"Anak-anak kita nanti pada 2045 menjadi future leader, menjadi para pemimpin masa depan bukan sebaliknya menjadi beban masa depan," ucap Herman.
Apabila bonus demografi tidak dihadapi dengan baik, maka Herman khawatir Indonesia akan masuk dalam jebakan kelas menengah.(red/adpar)
