Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol saat menghadiri rapat paripurna ,Selasa 14 Juli 2026.
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra),Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menghadiri dua agenda yaitu :
Agenda I :
1. Laporan Badan Anggaran,
2. Persetujuan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
3. Penandatanganan Persetujuan Bersama,
4. Pendapat Akhir Gubernur.
Agenda II :
Laporan Reses III Tahun Sidang 2025-2026 bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat Jl.Diponegoro No.27 Kota Bandung,Selasa 14 Juli 2026.
Menurut A Ula sapaan sapaan akrab Wakil rakyat dari dearah pemilihan Jawa Barat X meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini menyampaikan agenda rapat paripurna hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada 7 Juli 2026 .Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang diwakili Wakil Gubernur Erwan Setiawan mewakili, menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P2APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Lebih lanjut dikatakan Maula Akbar legislator partai berlambang kepala burung garuda ini.Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas berbagai agenda strategis demi kemajuan Jawa Barat.
Sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat,yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.A Ula menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Semoga setiap keputusan yang dihasilkan menjadi langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,pungkas Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat.ini.(red/adpar)
