Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. RK Dadan Surya Negara.,S.P saat menghadiri rapat paripurna .Selasa 7 Juni 2026.(foto istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Momen penting paripurna tersebut di hadiri H. RK Dadan Surya Negara.,S.P Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Bertempat di Ruang Rapat Paripurna gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jl.Diponegoro No.27 Kota Bandung.Selasa 7 Juni 2026.
Pada rapat paripurna ini, Wakil Gubernur Erwan Setiawan mewakili Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau P2APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.
Wakil rakyat dari dearah pemilihan Jawa Barat IV Kabupaten Cianjur menyampaikan agenda rapat paripurna hari ini merupakan merupakan bagian penting dari mekanisme pembahasan APBD sebagai wujud transparasi, akuntabilitas dan komitmen bersama dalam meemastikan pengelolaan keuangan daearh berjalan secara efektif, efisien serta berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat.
Ditambahkan Kang KDS sapaan akrab anggota Komisi II DPRD Jawa Barat,yang membidangi perekonomian ini menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memastikan setiap anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,pungkas Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(red/adpar)
