Notification

×

Iklan

Iklan

Anggota Komisi V Maula Akbar : Ranperda Pendidikan Regulasi Strategis untuk Peningkatan SDM Jabar

Kamis, 02 Juli 2026 | 14:24 WIB Last Updated 2026-07-23T10:34:11Z

Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol 

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) salah satunya bidang pendidikan,Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol menyoroti terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan pendidikan di Jawa Barat.


Lebih lanjut dikatakan Anggota  Fraksi  Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini. Regulasi baru tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Jawa Barat yang terus berkembang sekaligus mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah.


Menurut A Ula saapan akrab legislator partai berlambang kepala burung garuda ini,pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan harus menghasilkan aturan yang relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, regulasi pendidikan perlu mengikuti perkembangan kebijakan dan tantangan dunia pendidikan yang terus berubah.


Salah satu program yang perlu mendapat penguatan dalam ranperda tersebut adalah Pendidikan Pancawaluya. Program yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan berkelanjutan,Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang ini.  


Ditambahkannya A Ula, keberadaan payung hukum akan membantu memastikan program berjalan lebih terarah. Selain itu, dukungan anggaran dan sarana pendukung juga dapat disiapkan dengan lebih baik.Pendidikan harus mampu membentuk karakter peserta didik, bukan hanya mengejar capaian akademik. Karena itu, nilai-nilai yang mendukung pembentukan kepribadian dan tanggung jawab sosial perlu diperkuat dalam sistem pendidikan, Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(red/adpar)


×
Berita Terbaru Update