Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. RK Dadan Surya Negara.,S.P (foto istimewa)
CIANJUR.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H. RK Dadan Surya Negara.,S.P menyampaikan selamat, Pemprov Jabar kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan WTP yang ke-15 kali diraih secara berturut-turut.
Prestasi ini, harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi keuangan.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar yang membidangi perekonomian,Kang KDS sapaan akrab RK Dadan Surya Negara mengatakan diraihnya opini WTP, itu menunjukkan tata kelola pengelolaan keuangan di Pemprov Jabar, ada dalam kondisi baik namun tetap ditingkatkan lebih baik lagi,
Berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.Diketahui Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atau TLRHP periode 2005-2025 tercatat jumlah rekomendasi untuk Pemprov Jabar sebesar 2.766. Sedangkan TL atau tindak lanjut sesuai rekomendasi baru 1.931 atau 69,81%.
Menurut Kang KDS dari daerah pemilihan Jabar 4 Kabupaten Cianjur, oleh karena itu kita (DPRD Jawa Barat) mendorong supaya Pemprov Jabar menindaklanjuti rekomendasi atau catatan dari BPK, dan itu harus segera ditindaklanjuti,tegas pria berkacamata ini.
Ditambahkan legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus Prestasi WTP ini, juga ada peran dari pihak legislatif Jabar, tentunya dalam hal menjalankan fungsi pengawasan,tutur Kang KDS yang juga seorang ustadz/pendakwa ini.
Pengawasan yang saat ini dilaksanakan oleh DPRD Jabar tentunya multi aspek, mulai dari evaluasi penggunaan anggaran serta rekomendasi perbaikan.
Raihan WTP itu menunjukkan telah terbangun sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jabar berikut OPD dengan DPRD Jabar" pungkas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat.(red/adpar)
