Caption :Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol , saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Situ, Pondok Salam, Kab. Purwakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.
PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Dalam rangka menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) DPRD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menjalankan fungsi Pengawasan (Controling),Budgeting (Anggaran) dan Legislasi (pembuat Peraturan Daerah/Perda).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol , menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Situ, Pondok Salam, Kab. Purwakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh warga setempat, tokoh masyarakat, serta aparatur desa yang antusias mengikuti pemaparan materi yang disampaikan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil)Jawa Barat X meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.
Dalam kesempatan tersebut, A Ula sapaan akrab legislator Partai berlambang kepala burung garuda ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan, baik di tingkat desa maupun daerah.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra),mengatakan Agenda ini merupakan bagian dari fungsi konstitusional legislatif untuk memastikan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2026, khususnya terkait pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat, berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,tuturnya.
Ditambahkannya pengawasan tidak hanya menjadi tugas lembaga legislatif,tetapi juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,pungkas anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat.(red/adpar).
