Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol saat Reses III bertempat di Desa Cibuntu, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta,Kamis, 11 Juni 2026
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Sebanyak 120 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Reses III Tahun sidang 2025-2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
Salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol dari daerah pemilihan (Dapil)Jabar 10 meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Melaksanakan rangkaian Reses III Masa Sidang Tahun Anggaran 2025–2026 bertempat di Desa Cibuntu, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta,Kamis, 11 Juni 2026
.
Kegiatan reses ini menjadi momentum bagi A Ula sapan akrab Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra)ini menyambangi masyarakat di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi konstituen,jadi kegiatan reses ini selain dapat bersilaturahmi langsung dengan warga, disamping juga untuk menampung segala aspirasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga setempat yang memanfaatkan forum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Dalam berbagai pertemuan tersebut, aspirasi masyarakat didominasi oleh kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa.Selain persoalan infrastruktur, aspirasi warga juga masyarakat menyampaikan aspirasi terkait Bantuan ekonomi buat masyarakat kecil.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Raden Tedi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Menurut legislator partai berlambang kepala burung garuda ini, berbagai usulan masyarakat akan menjadi bahan penting dalam pembahasan program pembangunan serta penganggaran di tingkat Provinsi Jawa Barat,pungkas Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat.(red/adpar)
