CIANJUR.LENTERAJABAR.COM,-- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur, tolak keras rencana penyertaan modal sebesar Rp 46,9 miliar kepada Perumdam Tirta Mukti
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Cianjur menilai kebijakan tersebut belum didasarkan pada evaluasi kinerja yang memadai.
Ketua DPC GMNI Cianjur, Agus Rama Tunggaraga yang akrab disapa Rama, menyebut penolakan yang disuarakan pihaknya bukan sekadar reaksi spontan, melainkan hasil pembacaan atas kondisi keuangan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini bukan soal setuju atau tidak setuju terhadap pembangunan. Kami melihat ada persoalan mendasar dalam kinerja keuangan yang harus dibuka terlebih dahulu ke publik,” ujar Rama, aktivis mahasiswa asal Cijati, Cianjur Selatan.
Berdasarkan data yang dihimpun GMNI, pada tahun 2025 Perumdam Tirta Mukti memiliki total aset sekitar Rp 206 miliar dengan ekuitas Rp 152,75 miliar. Namun di sisi lain, kas perusahaan hanya tercatat Rp 893 juta, turun signifikan dari Rp 4,14 miliar pada 2024.
“Penurunan kas hampir 78 persen dalam satu tahun itu bukan angka kecil. Ini menunjukkan adanya persoalan likuiditas yang serius,” katanya.
Selain itu, GMNI juga menyoroti lonjakan piutang perusahaan yang meningkat dari Rp 10,05 miliar pada 2021 menjadi Rp 27,74 miliar pada 2025. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya efektivitas penagihan dan kualitas pendapatan.
Di atas kertas, perusahaan memang mencatat laba setiap tahun. Namun menurut Rama, kualitas laba tersebut patut dipertanyakan karena tidak diikuti dengan arus kas yang kuat.
“Arus kas operasi tahun 2025 hanya sekitar Rp 1,21 miliar. Artinya laba yang tercatat tidak benar-benar menjadi uang kas,” ujarnya.
GMNI juga menilai efisiensi operasional perusahaan masih rendah. Rasio biaya operasional disebut berada di kisaran 97–98 persen, yang berarti hampir seluruh pendapatan habis untuk menutup biaya.
Dalam kondisi tersebut, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai minim. Padahal, total penyertaan modal pemerintah daerah ke perusahaan ini telah mencapai lebih dari Rp 111 miliar hingga Rp 125 miliar dalam berbagai catatan evaluasi.
“Jika investasi ratusan miliar hanya menghasilkan sekitar Rp 1 miliar per tahun, ini jelas tidak sehat secara ekonomi,” kata Rama.
Sorotan lain diarahkan pada lonjakan kewajiban imbalan pascakerja yang meningkat drastis pada 2025, dari sekitar Rp 799 juta menjadi Rp 41,63 miliar. Kenaikan ini dinilai berpotensi membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang.
Di tengah kondisi tersebut, GMNI mempertanyakan urgensi tambahan penyertaan modal yang dinilai belum disertai pembenahan tata kelola.
“Pertanyaannya sederhana: apa jaminan Rp 46,9 miliar akan memperbaiki keadaan jika masalah dasarnya tidak disentuh?” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Poslogis, Asep Toha yang biasa dipanggil Kang Asto, turut menyoroti rencana penyertaan modal tersebut dari perspektif tata kelola dan efisiensi investasi.
Menurutnya, penyertaan modal pada badan usaha milik daerah harus berbasis pada indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil.
“Dalam praktik bisnis yang sehat, tambahan modal harus diikuti dengan roadmap yang jelas: bagaimana meningkatkan pendapatan, menekan biaya, dan memperbaiki arus kas. Jika tidak, suntikan dana hanya akan menjadi penopang sementara,” ujar Asto.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi kepada publik, mengingat sumber dana berasal dari keuangan daerah. “Setiap rupiah yang ditanamkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Perlu ada keterbukaan data dan target kinerja yang bisa diawasi bersama,” katanya.
GMNI pun mendesak DPRD Kabupaten Cianjur untuk tidak terburu-buru menyetujui rencana tersebut. Mereka meminta dilakukan audit investigatif, uji publik, serta transparansi menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Menurut Rama, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik karena dana yang akan dialokasikan berasal dari masyarakat. “Ini bukan sekadar angka dalam dokumen. Ini uang rakyat. DPRD harus berpihak pada data dan akuntabilitas,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumdam Tirta Mukti maupun DPRD Kabupaten Cianjur belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan GMNI.
GMNI menegaskan bahwa sikap mereka bukan menolak pembangunan, melainkan mendorong agar setiap kebijakan berbasis pada tata kelola yang transparan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan tanpa akuntabilitas hanya akan menjadi beban baru bagi rakyat,” pungkas Rama***
